Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Virtual Pengendalian Inflasi dan Penyandang Disabilitas
Pj Bupati Kampar H.Hambali.SE.MH, didampingi Pj Sekda Kampar Drs.Yusri.M.Si. mengikuti zoom rakor pengendalian inflasi & penyandang disabilitas pada Senin (5/2/2024).
![Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Virtual Pengendalian Inflasi dan Penyandang Disabilitas](https://www.wartasuluh.com/uploads/images/2024/02/image_750x_65e0365dac261.jpg)
WARTASULUH.COM, KAMPAR – Pj Bupati Kampar H.Hambali.SE.MH, didampingi Pj Sekda Kampar Drs.Yusri.M.Si. mengikuti zoom rakor pengendalian inflasi & penyandang disabilitas pada Senin (5/2/2024).
Hambali, mengatakan, upaya pengendalian inflasi dan kesejahteraan penyandang disabilitas, merupakan momentum penting untuk mengatasi tantangan ekonomi dan juga untuk memastikan inklusivitas bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
Rakor ini juga diikuti perwakilan Kodim Lettu inf. Suhendri. perwakilan Polres Kampar Aiptu Taufik. Kepala Inspektorat Febrinaldi. Kadis Perdagangan Dendi. Kadis Perhubungan Refizal. Kepala BPS Budianto. Intel kejari Yoga Baya.P. Kadis Pertanian NurIlahi Ali. Asisten II Setda Kampar Suhermi, Kepala Bapeda Ardi Mardiansyah.
Ditambahkan Hambali, pengendalian inflasi adalah salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan mengganggu stabilitas sosial.
Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting dalam menghadapi tantangan ini.
“Namun, dalam proses pengendalian inflasi, kita tidak boleh melupakan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Mereka sering kali menghadapi hambatan akses terhadap layanan ekonomi dan sosial, sehingga rentan terhadap dampak inflasi yang lebih besar. Keterlibatan mereka dalam upaya pengendalian inflasi tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Diharapkan melalui rakor ini, semua pihak diharapkan agar memperkuat sinergi antara upaya pengendalian inflasi dan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.
"Kita perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat umum, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan potensi kontribusi dari penyandang disabilitas," katanya.
Semua pihak, katanya, harus membangun jembatan kerja sama yang kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warga negara.
"Mari kita bersama-sama menjadikan pengendalian inflasi sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua," tambahnya. (cha)