Perhimpunan Pemilih Indonesia Riau Siap Bantu Penyandang Disabilitas Salurkan Hak Suara di Pemilu 2024

Perhimpunan Pemilih Indonesia Riau Siap Bantu Penyandang Disabilitas Salurkan Hak Suara di Pemilu 2024
Ketua PPI Riau, Hasan

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Riau siap membantu penyandang disabilitas menyalurkan hak suaranya di Pemilu tahun 2024 mendatang. Karena penyandang disabilitas memilih hak politik yang sama di pesta demokrasi bangsa Indonesia. 

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator umum PPI Provinsi Riau, Hasan di Sekretariat PPDI Riau, Rabu (27/9/2023). Menurutnya, hak disabilitas sesuai dengan amanat UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 5 terkait disabilitas. Dalam UU No 8/2016 pasal 16 dijelaskan mengenai keberadaan masyarakat disabilitas dalam pemilu. 

"Masyarakat disabilitas memiliki hak yang sama, dipilih dan memilih bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Berdasarkan data pemilu 2029, terdapat 5.415 pemilih disabilitas, jumlah yang terdata 5000. Dengan angka partisipasi 15 persen hadir ke TPS," kata Hasan.

Jika dilihat dari angka partisipasi masyarakat, persentase pemilih yang hadir ke TPS hanya 64 dari jumlah DPT. Karena itu, keberadaan PPI bertujuan bagaimana pemilu terlaksana dengan baik.

Pemilu tinggal 75 hari lagi, kata Hasan, dimulai dari kampanye bulan November mendatang. Sebagian masyarakat, kampanye menarik karena keterkaitannya bukan kepada calon tapi apa yang di dapat dan dijanjikan.

"PPI bersifat polintary, tidak ada sumber dana yang kami terima. Keberadaan kami di Riau membantu PPDI jika membutuhkan informasi tentang pemilu. Kami bisa membantu memberi masukan tentang kepemiluan," ujar Hasan.

Sementara itu, Ketua PPDI Riau dan Sumut, Surflayman mengatakan, kendati organisasi mereka diakui oleh negara namun belum dapat memberikan hak politik. Berbagai kendala menyebabkan keterlibatan masyarakat disabilitas ikut serta dalam pemilu.

"PPDI berusaha untuk menyuarakan keinginan politik kita, hak memiliki dan dipilih. Di DPT nama tak muncul, datang ke TPS akses tak ada, seperti tuna rungu ke TPS penyelenggara di sana tak paham dengan bahasa mereka. Akhirnya kami merasa jadi pusat perhatian dan banyak yang mundur," kata Imen.

Imen mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan ingin berkolaborasi dengan PPI. Bawaslu dan KPU menurut Imen agak susah berkolaborasi karena mereka lembaga pemerintah.

Sementara itu Witra Yeni, Divisi Partisipasi Masyarakat PPI Riau, dibutuhkan TPS ramah disabilitas. Karena memang banyak kasus terkait disabilitas di lapangan.

Divisi Sosialisasi PPI Riau, Fitri Heriyanti, menyarankan PPDI mendekatkan diri kepada pemerintah untuk masyarakat disabilitas difasilitasi.  Bagaimana caranya membangkitkan semangat untuk hadir di TPS, supaya muncul kesadaran berpartisipasi di Pemilu.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua PPDI, Hasan Asyhari, Sekretaris, PPDI, Kurniawan, Bendahara PPDI, Purwo Setia Rini. Koordiv Pekanbaru, Siti Syamsiah, Divisi Bidang Media PPI Riau, Novita. (Rik)