ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU
Perkuat Koordinasi Bidang Pembangunan, Komisi IV DPRD Provinsi Riau Rapat Dengar Pendapat Bersama Biro Administrasi Pembangunan
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma'mun Solikhin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (4/11/2024). Rapat ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan.
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma'mun Solikhin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (4/11/2024). Rapat ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan.
"Rapat perdana ini bertujuan memperkenalkan anggota Komisi IV yang baru kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau sekaligus memperkuat koordinasi guna memaksimalkan urusan pemerintahan bidang pembangunan," ungkap Ma'mun Solikhin.
Dalam rapat ini, Ma'mun Solikhin didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Zulfadhli Alhamdi, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Suyadi, Dodi Irawan, Samsuri Daris, Munawar Syahputra, Farida H Saad, Khairul Umam, Kasir, Muhtarom, Zulhendri, dan Jons Ade Nopendra.
Hadir dalam rapat ini, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Muhammad Firdaus, beserta jajarannya.
"Rapat ini juga menjadi ajang bagi para anggota baru Komisi IV untuk memahami lebih dalam peran dan tanggungjawab Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau," kata Ma'mun Solikhin.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus menyambut baik pertemuan ini dan optimis bahwa sinergi yang terjalin akan membawa manfaat besar bagi Provinsi Riau.
Muhammad Firdaus memaparkan tugas pokok dan fungsi biro pembangunan yang mana membantu tugas daripada asisten pembangunan dan juga tugas-tugas yang diberikan pimpinan lain seperti sekda dan juga gubernur.
"Terutama dalam menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan dampak dampak yang diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan," jelasnya. (adv)
