Ketua DPRD Riau Kaderismanto Dampingi Kajati Temui Masa Aksi TNTN

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kaderismanto turut serta mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Sutikno menerima perwakilan masa aksi Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (20/11/2025). Sebanyak sekkitar 20 perwakilan dari ribuan massa aksi diajak untuk berdialog di ruang pertemuan Kajati, Jalan Sudirman Pekanbaru.

Turut hadir juga  Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Mayjen TNI Dody Triwinarto, Wakapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo, Danrem 031/Wira Bima Kolonel Inf Jarot Suprihanto.

Jalan beriringan dengan  Komandan Satgas PKH TNTN, Mayjen TNI Dody Triwinarto

Kajati Riau usai melakukan mediasi dengan perwakilan masa aksi, menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi masyarakat terkait persoalan penertiban kawasan hutan hingga polemik kerja sama operasional (KSO) antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Sutikno menyebutkan bahwa banyak keluhan yang berhubungan dengan pola kerja sama perusahaan yang dinilai belum mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Terkait masalah penertiban hutan, banyak yang disampaikan tadi, termasuk soal KSO dengan perusahaan yang mungkin belum mengakomodir masyarakat sekitar. Nantinya akan kita coba sampaikan ke pihak dinas," kata Sutikno.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto bersalaman dengan Wakapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo

Kajati menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Riau bukan bagian langsung dari Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKH). Namun begitu, pihaknya memiliki tim yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan di wilayah Riau.

Kaderismanto mendapingi Kajati menerima perwakilan aksi massa

"Sebenarnya kami bukan bagian dari PKH. PKH itu adanya di Jakarta. Tim yang ada di sisi kami adalah tim yang melakukan kegiatan di Riau," jelasnya.

Kajati Riau, Sutikno menyampaikan pengarahannya kepada perwakilan massa 

Meski demikian, Sutikno menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat terkait tata kelola hutan, penertiban, hingga persoalan kerja sama akan dibawa dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak berwenang."Apa yang tadi sudah mereka mintakan sudah kita sepakati untuk coba disampaikan. Mudah-mudahan apa yang dirasakan masyarakat di sini bisa terjembatani dan ke depan lebih baik," tutup Sutikno.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto juga berkesempatan menyampaikan pendapatnya tentang polemik TNTN

Kajati berharap komunikasi yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan dapat menjadi jalan untuk menciptakan solusi bersama yang adil dan berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Sementara, Komandan Satgas PKH Garuda, Mayjen TNI Dody Triwinarto menyebut tuntutan yang disampaikan masyarakat adalah hal yang lumrah. "Saya rasa (tuntutannya) bagus dan lumrah," kata Dody. 

Ia menjelaskan, data kawasan hutan yang dipakai oleh Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan merupakan data akumulasi dari beragam lembaga. "Datanya kan akumulasi, kalau masih spesifik ya di kelembagaan dalam hal ini kelembagaan di Kementerian Kehutanan," terang Dody. 

Dody menyinggung soal adanya permintaan dari tokoh adat (datuk) yang meminta agar masyarakat diberikan kesempatan mengelola kebun sawit yang sudah dikuasai oleh Satgas PKH dan diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Pihaknya, kata Dody, akan mencari solusi dan mengomunikasikan hal tersebut ke PT Agrinas. 

"Tadi datuk-datuk minta agar lahan yang sudah dikuasai negara itu dikerjasamakan kembali dengan masyarakat. Sedang kita cari solusi, kita komunikasikan jembatani dengan PT Agrinas," kata Dody. 

Suasana pertemuan dengan perwakilan massa

Sementara itu Ketua DPRD Riau, Kaderismanto Ia menegaskan, bahwa persoalan TNTN secara hukum ditangani langsung oleh pemerintah pusat, meskipun wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami sudah berkali-kali rapat bersama Forkopimda dan sangat aktif mendorong penyelesaian persoalan TNTN. Namun, kami tidak dapat mengambil keputusan final karena ini kebijakan pusat," kata politisi PDIP tersebut. (galeri)