DPRD Riau Minta Pembangunan Gerai KMP Desa Koto Tibun Dihentikan Sementara

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP)  Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar menimbulkan polemik. Komisi III DPRD Riau, meminta proses pembangunan ydi komplek lahan  SMAN 2 Kampar yang kini sedang berlangsung dihentikan sementara.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Riau yang dipimpin Ketua Komisi, Edi Basri SH MSi dengan   Dinas Pendidikan Riau, BPKAD Riau, Kepala SMAN 2 Kampar, Kodim Kampar, pemerintah Kecamatan Kampa dan pihak-pihak terkait lainnya, Senin (23/2/2026).

Hadir anggota Komisi III lainnya, Diski dan Imustiar, Kadisdik Riau Erisman Yahya dan Kepala BPKAD Riau Ispan S Syahputra, Kepala SMAN 2 Kampar Syaiful Afrizon, Kades Koto Tibun Hasbirullah dan tokoh masyarakat.

RDP Komisi III ini buntut dari polemik Pembangunan Koperasi Merah Putih yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Koto Tibun. Pembangunan gerai koperasi dilaporkan merugikan pihak SMAN 2 Kampar karena dibangun di lapangan sekolah yang merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Riau.

Gelombang penolakan pembangunan di lapangan sekolah berdatangan. Mulai dari sekolah, masyarakat hingga pemuda setempat.

Kepala SMAN 2 Kampar, Syaiful Afrizon mengatakan pihaknya keberatan jika gerai KMP Desa Koto Tibun dibangun di lapangan sekolah. "Kami pada prinsipnya tidak menolak gerai itu dibangun di lahan sekolah. Tetapi jangan di lapangan sekolah. Karena lapangan itu merupakan fasilitas vital dan sangat berharga, menjadi sarana olahraga anak didik, tempat kemah Pramuka dan kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemuda setempat," kata Syaiful.

Syaiful mengungkapkan, sebagai bentuk suport atas pembangunan KMP, pihaknya sudah menawarkan beberapa opsi titik pembangunan yang masih berada di kawasan sekolah kepada Kepala Desa Koto Tibun. Tapi sayangnya, Kades tetap ngotot memilih titik pembangunan di lapangan sekolah.

"Kami khawatir bila dipaksakan akan mengganggu aktifitas pendidikan di lingkungan sekolah. Untuk itu kami minta pembangunan di titik yang kami tolak itu ditinjau ulang," pinta Syaiful.

Kekecewaan Syaiful bertambah manakala, proses pembangunan terus berlanjut di titik koordinat yang ditolak pihaknya. Padahal Pemprov Riau sendiri selaku pemilik aset belum memberikan izin resmi. "Penolakan kami tidak digubris.  Setelah pada 1 Januari 2026 lalu material didrop, proses pembangunan gerai dimulai. Bahkan sekarang sudah dibangun pondasi dan berlanjut ke tiang-tiang," tutur Syaiful.

Kepala BPKAD Riau membenarkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin pinjam pakai aset untuk pembangunan KMP di Desa Koto Tibun. "Untuk memakai aset Pemprov Riau harus ada MoU nya terlebih dahulu. Apakah itu sifatnya pinjam pakai atau sewa. Untuk pembangunan gerak koperasi merah putih di Desa Koto Tibun memang belum diterbitkan, karena masih ada polemik di lapangan," kata Ispan S Syahputra.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri meminta pihak-pihak yang terkait untuk menahan diri. "Jangan ada arogansi-arogansi, ego sektoral dalam polemik ini. Mari kita cari solusinya," pinta politisi Gerindra tersebut.

Agar polemik tidak semakin melebar, Edi Basri minta proses pembangunan gerai KMP dihentikan sementara. Pihaknya akan meninjau ke lapangan Kamis (26/2/2026) besok. "Kita akan tinjau lapangan. Kita ingin tahu sejauhmana keberadaan gerai itu akan mengganggu proses pendidikan di SMAN 2 Kampar. Kalau memang besar pengaruhnya, bisa jadi kita akan minta geser titiknya," tegas Edi Basri.

Edi Basri juga mengatakan, KMP merupakan program strategis Presiden RI Prabowo Subianto. Semua pihak diharapkan untuk menyukseskan program yang muaranya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. "Program Bapak Presiden ini sangat baik. Tapi dalam pelaksanaan jangan sampai mengorbankan kepentingan lainnya. Makanya untuk mempercepat terwujudnya program itu, kita akan mengurai apa kendala-kendala di lapangan," kata wakil rakyat dari Dapil Kampar ini. (Rik)