Perempuan dan Generasi Muda Jadi Kunci Rehabilitasi Mangrove di  Pesisir Riau

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Keterlibatan perempuan dan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove di Riau melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR),  yang mendorong pemulihan ekosistem pesisir sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.

Program M4CR merupakan inisiatif rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia dan dipimpin Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASH). Program ini berjalan di empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, dengan target rehabilitasi seluas 41.000 hektar pada periode 2024–2027. Di Riau, targetnya mencapai 4.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir.

Zulfi Rima, Environmental Communication Program M4CR mengatakan, program tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penanaman mangrove, tetapi juga pada pendekatan padat karya dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Kita tidak sekadar menanam, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong peningkatan ekonomi mereka. Rehabilitasi ekosistem harus berjalan seiring dengan penguatan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, keterlibatan perempuan menjadi salah satu indikator penting. Setiap kelompok penanaman didorong untuk melibatkan minimal 30 persen perempuan desa. Pada 2024, partisipasi perempuan dalam kegiatan penanaman mencapai 33 persen, dan meningkat menjadi 35 persen pada 2025.

Menurut Zulfi, capaian tersebut cukup signifikan mengingat rehabilitasi mangrove kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan fisik yang identik dengan laki-laki. Perempuan tidak hanya terlibat dalam penanaman, tetapi juga dalam pembibitan dan pengembangan usaha berbasis pesisir.

Di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, kelompok ibu-ibu mampu memproduksi hingga 1.000 bibit mangrove dalam satu siklus. Dengan harga Rp 2.100 per bibit, mereka memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp2,1 juta dalam satu periode produksi.

“Dampaknya terasa langsung pada ekonomi keluarga. Ada penghasilan tambahan yang membantu kebutuhan rumah tangga,” kata Zulfi.

Penguatan kelompok usaha juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Yayasan Mitra Insani. Salah satunya pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Assyifa di Indragiri Hilir yang seluruh anggotanya perempuan. Selain dukungan alat dan rumah produksi, kelompok ini memperoleh pelatihan manajemen usaha dan pengembangan kapasitas.

“Kami tidak ingin program berhenti ketika proyek selesai. Karena itu, penguatan kelembagaan dan kolaborasi menjadi kunci agar keberlanjutan tetap terjaga,” ujar Zulfi.

Siti Masfiroh dari Yayasan Mitra Insani menegaskan, bagi masyarakat pesisir, mangrove bukan sekadar bentang alam, melainkan ruang hidup. Ketika hasil tangkapan ikan menurun akibat kerusakan lingkungan, perempuan menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.

“Perubahan lingkungan akan sampai ke meja makan. Perempuan yang harus menyesuaikan pengelolaan dapur ketika hasil tangkapan berkurang,” tuturnya.

Karena itu, menurut Siti, perempuan sejatinya adalah penjaga pertama mangrove. Namun, tantangan sosial masih kuat, terutama anggapan bahwa perempuan kurang layak terlibat dalam aktivitas fisik seperti rehabilitasi mangrove atau patroli pengawasan.

Pendekatan berbasis gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) pun didorong agar perempuan tidak hanya menjadi anggota formal, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Pelatihan peningkatan kapasitas diberikan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada lembaga pengelola hutan desa agar membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

“Tantangannya adalah ruang berbicara dan ruang pengambilan keputusan. Jangan sampai keterlibatan perempuan hanya formalitas,” kata Siti.

Contoh lainnya di Desa Cawan, Indragiri Hilir. Siti menuturkan, komunitas masyarakat telah menunjukkan pembagian peran yang inklusif justru memperkuat efektivitas pengawasan mangrove. Dalam patroli, perempuan berperan dalam melakukan pendekatan persuasif saat ditemukan pelanggaran penebangan ilegal, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Selain perempuan, generasi muda juga dilibatkan secara aktif. M4CR menggagas program Mangrove Goes to Campus melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Riau untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi ekosistem mangrove dan pentingnya konservasi.

Di tingkat kabupaten, Yayasan Mitra Insani juga menginisiasi pemilihan Duta Mangrove Indragiri Hilir setiap peringatan Hari Mangrove Sedunia. Para finalis dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di sekolah dan desa dampingan.

Zulfi menilai, rehabilitasi mangrove bukanlah titik akhir, melainkan awal perubahan perilaku masyarakat. Ia mencontohkan kondisi Kuala Selat yang dahulu berjaya dengan kebun kelapa dan produksi santan, tetapi kini ribuan hektar lahannya rusak sehingga berdampak pada mata pencaharian warga.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tugas masyarakat pesisir. Semua pihak punya peran, sekecil apa pun itu,” ujarnya.

Baik Zulfi maupun Siti menekankan, pelibatan perempuan dan generasi muda harus mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pembagian hasil.

“Agenda mitigasi lingkungan harus melibatkan perempuan dan generasi muda, bukan hanya formalitas, bukan sebagai pelengkap laporan saja, tetapi pelibatan  mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan sampai pada pembagian manfaat. Jadi kita perlu menanamkan rasa percaya diri perempuan untuk bisa mengakses ruang berbicara dan keterlibatannya dalam apapun agenda lingkunganya. Jadi kalau kita mau pesisir tetap lestari, kita harus menjaga manusianya itu sendiri,” tutup Siti. (rls)