Kasus Stunting Riau 22,3 persen, 10 Terendah Nasional

Kasus Stunting Riau 22,3 persen, 10 Terendah Nasional
Dra Mardalena Wati Yulia MSi

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Kasus stunting di Riau 22,3 persen. Angka itu memposisikan Riau berada di peringkat 10 terendah kasus stunting di Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau, Dra Mardalena Wati Yulia MSi, Senin (7/3/2022) di ruang kerjanya. Dikatakan angka persentase kasus stunting didapat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021.

"Perlahan namun pasti, InsyaAllah kasus stunting di Riau terus menurun. Saat ini posisi Riau di peringkat 10 terendah di Indonesia," kata Mardalena.

Mardalena merinci, dari 12 kabupaten/kota di Riau,  Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menduduki peringkat pertama kasus stunting dengan 29,7 persen. Di urutan kedua Kabupaten Indragiri Hilir 28,4 persen, Rokan Hulu 25,8 persen, Kampar 25,7 persen, Indragiri Hulu 23,6 persen, Kepulauan Meranti 23,3 persen, Kota Dumai 23 persen, Kuantan Singingi 22,4 persen, Bengkalis 21, 9 persen, Pelalawan 21,2 persen, Siak 19,0 persen dan posisi terakhir diduduki Kota Pekanbaru dengan 11,4 persen.

"Kita terus berupaya menurunkan angka kasus stunting di Riau. Apalagi Presiden RI, Jokowi sudah menginstruksikan secara nasional angka stunting harus turun 14 persen tahun 2024. Untuk tahun ini Riau menargetkan bisa menurunkan status stunting 3 persen," ungkap Mardalena.

Instruksi penurunan stunting di Indonesia juga dipertegas oleh Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurun Stunting dan juga Peraturan Kepala BKKBN tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. 

Menindak lanjutan peraturan itu, BKKBN Riau sudah melakukan upaya-upaya strategis. "Kita diamanatkan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Tapi prinsipnya berbicara terkait kasus stunting bukanlah tanggungjawab satu lembaga saja dalam hal ini BKKBN. Butuh sinergi stakeholder baik pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pihak swasta," kata Mardalena.

Tim Pendamping Keluarga

Disebutkan Mardalena, BKKBN Riau dan lintas sektoral menyiapkan dari hulu. Membentuk Tim Pendamping Keluarga beranggotakan 3 orang terdiri dari unsur bidan desa atau tenaga kesehatan desa, kader PKK dan Kader KB.

Sekarang sudah terbentuk 3.558 tim, dengan jumlah anggota 10.674 orang pendamping keluarga. "Tim Pendamping Keluarga kita kukuhkan akhir 2021 lalu. Mereka akan mendampingi keluarga berisiko stunting," jelas Mardalena. 

Lewat keberadaan tim ini, dan support dari stakeholder pemerintah maupun swasta Mardalena optimis, kasus stunting di Riau dapat diturunkan. (Sri)