Menkeu Cairkan Rp 12 T untuk Proyek Rumah Murah
Khaliza 
WARTASULUH.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menggelontorkan sebanyak Rp 12 triliun dari APBN 2023 untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
FLPP adalah fasilitas kredit yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin memiliki rumah yang pengelolaannya dilakukan oleh BP Tapera.
Sri Mulyani mengatakan hingga 29 Mei 2023, dana pembiayaan investasi tahun 2023 untuk FLPP telah dicairkan sebesar Rp 12 triliun. "Dana pembiayaan investasi tahun 2023 untuk FLPP telah dicairkan sebesar Rp 12 T," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2023, pada Jumat (11/8/2023).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, FLPP masuk dalam kontribusi APBN untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Total dana FLPP hingga Juli 2023 sebanyak Rp 85,78 triliun.
Selama 2023, pembiayaan investasi terhadap BP Tapera ditargetkan untuk menyalurkan 229 ribu unit rumah FLPP bagi MBR senilai Rp 26,21 triliun. Sampai dengan 31 Juli 2023, telah disalurkan sebanyak 133.200 unit rumah FLPP bagi MBR dengan nilai Rp 13,44 triliun di 386 kota dan kabupaten.
Sebagaimana diketahui, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi, mencapai 12,7 juta. Angka backlog sulit turun karena terus meningkatnya kebutuhan karena pertambahan penduduk di tengah keterbatasan lahan dan mahalnya suku bunga kredit kepemilikan rumah.
Angka backlog adalah kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada. Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memperkirakan backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta.
Di perkotaan mencapai 10 juta sementara di pedesaan sebesar 2,7 juta. Angka backlog tidak banyak berubah dalam satu dekade terakhir, hanya turun tipis dibandingkan pada 2010 yang tercatat 13,5 juta unit. Target pemerintah backlog kepemilikan rumah mengecil menjadi 8 juta pada 2045.
