Dipimpin Gubri Edy Natar Nasution, Pemprov Riau Bentuk Tim Satgas Siaga Bencana Hidrometeorologi

WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Dipimpin Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membentuk komando satuan tugas (Satgas) siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung). 

"Untuk penanganan banjir, kita bentuk tim. SK tim satgas siaga darurat penanggulangan bencana sudah saya teken," kata Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution, Rabu (10/1/2024). 

Edy Natar mengatakan, tim satgas tersebut merupakan tim gabungan dari semua unsur pemerintah dan TNI/Polri serta instansi terkait lainnya untuk penanganan banjir. 

"Tim ini supaya kita lebih efektif koordinasi dalam penanganan banjir jika membutuhkan sesuatu di lapangan. Kami harap tim dapat bekerja maksimal dalam membantu masyarakat terdampak bencana banjir," ucapnya. 

Senada, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M Edy Afrizal mengatakan, jika SK tim satgas siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi sudah diteken Gubernur Riau. 

"SK satgas sudah selesai diharmonisasi, dan sudah diteken pak Gubernur. Dengan dibentuknya tim ini penanganan banjir bisa kolaborasi dengan satu komando," kata Edy Afrizal, Rabu (10/1/2024). 

"Satgas ini dikomandoi langsung oleh pak Gubernur, sedangkan Forkopimda seperti pak Kapolda, Danrem, Danlanud, dan Danlanal serta pak Sekda Riau itu sebagai wakil komando," tambahnya.

Berikut arahan Gubernur Riau dalam penanganan bencana banjir di kabupaten kota: 

1. Agar terus Memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan (curah hujan, tinggi muka air) dan potensi risiko (wilayah genangan). 

2. Meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri dan seluruh stakeholder terkait dalam upaya penanganan bencana banjir. 

3. Selalu memberikan himbauan kepada Masyarakat agar senantiasa mengawasi aktivitas anak anak di lokasi terdampak banjir. 

4. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan langkah-langkah konkrit guna penanganan kejadian banjir dan gerakan tanah (longsor). 

5. Menyiapkan tempat pengungsian dan evakuasi kelompok rentan serta mendirikan dapur umum dan Posko Pelayanan Kesehatan. 

6. Menyiapkan dan Mendistribusikan kebutuhan logistik (pangan, sandang). 

7. Mensiagakan peralatan kebencanaan (pompa, perahu, life jacket, tenda, dan kendaraan operasional) dan Dinas PUPR Provinsi Riau agar menstandbykan alat berat di lokasi rawan banjir/longsor.

8. Membentuk Posko Terpadu Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Riau dan kabupaten/Kota, Pos Lapangan di lokasi bencana dan penyediaan anggaran BTT untuk Penanganan bencana banjir. 

9. Agar dilakukan pengaturan proses belajar mengajar (daring/luring) pada Sekolah dan Lembaga Pendidikan yang terdampak banjir

10. Menghimbau kepada seluruh ASN Pemprov Riau, Dunia Usaha, BUMN/BUMD, Organisasi, NGO/ Lembaga Lembaga donatur untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu meringankan beban Masyarakat korban bencana banjir. 

11. Bupati /Walikota melaporkan dan melakukan evaluasi penanganan bencana banjir secara berkala atau insidentil kepada Gubernur Riau. (kha)