Titik Panas Terbanyak di Bengkalis, Riau Masuk Daftar Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla Nasional
Sebanyak 53 titik panas (hotspot) menyala di Provinsi Riau, terbanyak di Kabupaten Bengkalis 24 titik panas berdasarkan Update Info Hotspot Riau BMKG pada 10 Agustus 2026 pukul 23.00 WIB. Riau termasuk dalam daftar prioritas 10 provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.
WARTASULUH.COM, BENGKALIS - Sebanyak 53 titik panas (hotspot) menyala di Provinsi Riau, terbanyak di Kabupaten Bengkalis 24 titik panas berdasarkan Update Info Hotspot Riau BMKG pada 10 Agustus 2026 pukul 23.00 WIB. Riau termasuk dalam daftar prioritas 10 provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.
Prakirawan BMKG Pekanbaru Gita Dewi S, mengatakan, sebanyak 53 titik panas di Riau itu tersebar di Kabupaten Bengkalis 24 titik panas, Indragiri Hulu 16 titik panas, Indragiri Hilir 7 titik panas, Rokan Hilir dan Kampar masing-masing 2 titik panas, serta Kota Dumai dan Rokan Hulu masing-masing 1 titik panas.
"Total titik panas (hotspot) wilayah Sumatera 696 titik panas yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan 322 titik panas, Lampung 115 titik panas, Kepulauan Bangka Belitung 90 titik panas, Riau 53 titik panas, Aceh 40 titik panas, Jambi 36 titik panas, Sumatera Barat 16 titik panas, Bengkulu 15 titik panas, Kepulauan Riau 6 titik panas, dan Sumatera Utara 3 titik panas," ungkap Gita Dewi S, Selasa (11/8/2026).
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis data luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) per provinsi periode 1 Januari-30 Juni 2026. Saat ini terdapat 10 provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar prioritas penangan Karhutla Nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Dr Suharyanto pada Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Senin (10/8/2026).
Disebutkannya, 10 provinsi tersebut diantaranya Kalimantan Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua Selatan.
"Disusul dengan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Lampung dan Aceh. Terakhir di Kalimantan Tengah," kata Letnan Jenderal TNI Dr Suharyanto.
Dirinya menyebutkan pada posisi pertama yakni Kalimantan Barat, luasan Karhutla mencapai 28.680,47 hektare dengan pembagian terdampak di hutan seluas 649,43 hektare dan di non hutan seluas 28.031,04 hektare.
Kemudian posisi Provinsi Riau dengan luasan terdampak Karhutla mencapai 15.477,95 hektare dengan pembagian 1.100,71 dalam kawasan hutan dan 14.377,24 hektare pada non hutan.
"Di Nusa Tenggara Timur, Karhutla terjadi dengan luasan mencapai 10.538,30 dengan pembagian 36,40 hektare pada kawasan hutan dan 10.501,89 hektare non hutan.
Sementara di Maluku, Karhutla terjadi 7.091,07 hektare dengan pembagian 20,71 hektare dalam kawasan hutan dan 7.070,36 hektare pada non hutan," katanya.
Posisi kelima pada Papua Selatan, dikatakan Dr Suharyanto terdampak dengan luasan mencapai 6.281,81 hektare dengan pembagian 122,27 hektare dalam kawasan hutan dan 6.159,54 hektare pada kawasan non hutan.
"Di Nusa Tenggara Barat, terdapat luasan Karhutla mencapai 5.759,19 hektare dengan pembagian 209,43 hektare pada kawasan hutan dan 5.549,76 hektare pada kawasan non hutan," ungkapnya.
Selanjutnya, di Kepulauan Riau mencapai 5.709,27 hektare dengan pembagian terdampak pada kawasan hutan seluas 63,27 hektare dan 5.646,00 hektare pada non hutan.
Lalu, Lampung mencapai 3.489,42 hektare dengan pembagian terdampak pada kawasan hutan seluas 19,82 hektare dan non hutan seluas 3.469,61 hektare.
"Sementara di Aceh, kawasan yang terdampak Karhutla mencapai 3.099,05 hektare dengan pembagian 508,18 hektare pada kawasan hutan dan 2.590,83 hektare pada kawasan non hutan," ungkapnya.
Terakhir, di Kalimantan Tengah, dikatakannnya, terdapat 3.069,52 hektare kawasan terdampak Karhutla dengan pembagian 147,16 hektare berada dalam kawasan hutan dan 2.922,36 hektare pada kawasan non hutan. (shd)
Lestari



