Bahas APBD dan Pansus Konflik Lahan, Pimpinan DPRD Provinsi Riau Ikuti Coffee Morning Bersama Forkopimda

Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho dan Hardianto serta Sekretaris DPRD Provinsi Riau Muflihun, menghadiri Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Senin (8/11/2021).

Bahas APBD dan Pansus Konflik Lahan, Pimpinan DPRD Provinsi Riau Ikuti Coffee Morning Bersama Forkopimda
Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho dan Hardianto serta Sekretaris DPRD Provinsi Riau Muflihun, menghadiri Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Senin (8/11/2021).

WARTASULUH.CCOM, PEKANBARU - Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho dan Hardianto serta Sekretaris DPRD Provinsi Riau Muflihun, menghadiri Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Senin (8/11/2021).

Dalam kesempatan ini, Yulisman menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dinamika yang ada di Provinsi Riau. Seperti APBD yang saat ini dalam proses pembahasan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap konflik lahan masyarakat dengan perusahaan yang ada di Riau. 

"Harapan kami, kita bisa bersama-sama untuk memberikan masukan dan solusi. Tentu Pansus ini harus ada output. Kemudian, DPRD Riau melalui Komisi III mengusulkan bagaimana supaya nanti DPR RI dapat memasukkan bagi daerah yang menghasilkan sawit untuk mendapatkan bagian," jelasnya. 

Agung Nugroho menambahkan terkait RTRW dan kasus banjir yang terjadi di sejumlah daerah Provinsi Riau. 

"Dulu pernah ada RTRW dan pada periode lalu sudah disahkan. Yang jadi masalah adalah sebelumnya RTRW ada pada lahan HPL namun sekarang menjadi kawasan hutan. Dalam RTRW bisa disesuaikan. Terkait banjir, saran saya kita himbau setiap perusahaan agar dapat menggunakan CSR nya dalam pembuatan kanal-kanal. DPRD perlu tunjuk ajar dari gubernur dan pembangunan mesjid juga sangat penting," ujarnya. 

Hardianto juga menambahkan terkait konflik lahan masyarakat. Dimana pimpinan DPRD Provinsi Riau akan melakukan pengawasan terhadap Pansus agar semua berjalan lurus, dan tidak ada oknum yang bermain. 

"Pansus tentu akan bekerja seobjektif mungkin," ucapnya.

Dari Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Gubernur Provinsi Riau (Gubri) Syamsuar, Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Jaja Subagja, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Harun, serta Forkopimda Riau lainnya. (adv)