Atasi Kekurangan Daya Tampung PPDB, Disdik dan DPRD Riau Akan Konsultasi ke Kemendikbud Soal Zonasi

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Dinas Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) usai Lebaran Idul Fitri 1444 H ini guna membahas soal zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024. Itu dilakukan sebagai bagian dari mempermudah lulusan SMP sederajat agar tertampung di jenjang pendidikan menengah negeri.
“Tadi kita membahas masalah zonasi pada PPDB khususnya di Pekanbaru. Konsultasi ke kementerian memang perlu dilakukan karena khawatir jika sistem zonasi diberlakukan dengan ketat, siswa lulusan SMP tahun ini tak tertampung di SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru,” kata Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdik Riau, Senin (10/4/2023).
Dijelaskan politisi PDIP ini, pada pelaksanaan PPDB, ada 4 komposisi penenrimaan. Yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan pindahan. Bila jalur zonasi diberlakukan secara ketat sesuai Permendikbud dikhawatirkan tak semua tamatan SMP akan tertampung.
"Nah, di sistem zonasi ini kalau diberlakukan secara ketat sesuai dengan Permendikbud, misalnya di SMAN 7 Kecamatan Senapelan. Kelurahan Kampung Dalam, contohnya ini kelurahan yang zonasinya ke SMA 7. Tapi kalau diberlakukan secara ketat, mereka tidak bakalan bisa menikmati zonasi itu. Sementara tiga komponen lainnya mereka juga tidak memiliki," kata Ketua DPC PDIP Pekanbaru ini.
Apabila seperti ini, maka mereka tidak akan masuk SMA/SMK Negeri. Belum lagi mengenai rombongan belajar (rombel) di mana setiap kelas menampung 36 siswa.
“Nah kita kan berpikir bagaimana mengurai persoalan ini. Apakah bisa satu rombel itu 40, ini salah satu upaya untuk mengurai daya tampung sekolah tadi. Karena ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat, maka kita berencana bersama dengan Disdik Riau untuk disesuaikan dengan kondisi Pekanbaru, tentu ini kita konsultasikan dengan Kementerian,” ujarnya.
Robin menargetkan usai hari raya lebaran, Komisi V DPRD Riau bersama Disdik Riau akan konsultasi ke Kemendikbud apakah bisa dimodifikasi sesuai kondisi daerah atau seperti apa.
“Pokoknya sebelum PPDB kita akan ke sana. Artinya bagaimana supaya bisa setiap kelas itu bisa 40,” ucapnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau, M Job Kurniawan mengatakan untuk kelancaran proses PPDB tahun ini, pihaknya sudah membentuk Pokja PPDB yang diketuai oleh salah satu Kepala Bidang di Disdik Riau.
"Prinsipnya kita tidak ingin ada anak lulusan SMP sederajat yang tak melanjutkan pendidikannya karena tidak tertampung di SMA/SMK negeri, khususnya anak dari keluarga tidak mampu. Makanya kami mencari formula agar tidak mempersulit mereka untuk melanjutkan ke sekolah negeri," kata Job Asisten II Setdaprov Riau ini.
Diakui Job, ketersediaan daya tampung pendidikan menengah khususnya di Pekanbaru masih menjadi permasalahan yang setiap tahun dihadapi pihaknya. Tak dipungkiri, Riau memang masih kekurangan daya tampung untuk SMA/SMK negeri.
"Jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP sederajat. Sementara di sisi lain, orangtua tetap terobsesi anaknya untuk masuk sekolah negeri," ungkap mantan Sekda Rokan Hilir ini.
Di sisi lain, pihaknya juga berupaya meminimalisir kekurangan daya tampung. Salah satu caranya adalah membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang kelas Baru (RKB). "Ada beberapa USB yang akan kita bangun tahun ini, begitu juga pembangunan RKB. Di Pekanbaru saja akan kita bangun 2 USB yakni SMAN 17, 18 dan 19. Begitu juga ada USB yang kita bangun di luar kota Pekanbaru," ungkapnya.
M Job optimis lewat keberadaan USB dan RKB ini mampu sedikit mengurai kekurangan daya tampung di sekolah negeri, kendati tak bisa sepenuhnya. "Kami terus berupaya memperbanyak daya tampung untuk sekolah negeri. Tapi pada akhirnya nanti bila tak tertampung di sekolah negeri, masih banyak sekolah swasta di Riau khususnya di Pekanbaru yang bisa menampung lulusan. Apalagi sekarang ini banyak sekolah swasta yang berkualitas," tegas M Job.
Hadir pada RDP tersebut, Sekretaris Komisi V, Karmila Sari, anggota Komisi V Eva Yuliana, Ade Hartati dan jajaran Disdik Riau. (Les)