Pemilih di Riau Patuhi Prokes Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020
Kesadaran masyarakat Riau untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah tergolong baik. Salah satu indikasinya dapat dilihat saat pemungutan suara pilkada Serentak 2020.
![Pemilih di Riau Patuhi Prokes Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020](https://www.wartasuluh.com/uploads/images/2020/12/image_750x_5fd215413d195.jpg)
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi Pemilihan UMum (KPU) Riau, Ilham M Yasir klaim kepatuhan masyarakat Riau terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) pada saat melakukan pencoblosan Pilkada serentak di Riau, Rabu (9/12/2020) sangat baik. 96 persen pemilih sudah menjalankan prokes Covid-19.
"Walaupun di tengah pandemi Covid-19, Alhamdulillah Pilkada di Riau bisa berjalan dengan lancar. Penyelenggara (KPU) kabupaten/kota pelaksana Pilkada juga telah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan tegas di seluruh TPS," kata Ilham M Yasir, Kamis (10/12/2020).
Dikatakan, bila dipersentasekan tingkat kesadaran pemilih terhadap prokes mencapai 96 persen. Salah satu yang paling ditegaskan oleh pihaknya pada Pilkada semalam adalah soal masker. Setiap pemilih yang ingin memasuki wilayah TPS harus memakai masker. "Setiap warga begitu mau masuk TPS untuk memilih, kami tegaskan harus pakai masker. Jika tak bawa masker, kami siapkan masker," terangnya.
Selain itu, Ilham juga mengaku bahwa pihaknya berusaha agar di TPS tidak ada kerumunan ataupun tindakan lain yang melanggar protokol kesehatan. "Yang jelas di dalam TPS, semua sesuai SOP protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Kami berharap tidak ada kluster Covid-19 Pilkada di Riau," tukasnya.
Sementara ini, vaksin tentu saja belum bisa diandalkan, karena masih perlu dilakukan berbagai tahapan uji coba sebelum disuntik kepada warga. “Protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas saat ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir, Kamis, (10/12/2020).
Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin corona (Vaksin Sinovac) beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proses vaksinasi tetap harus menunggu izin dari Badan POM. “Dalam situasi seperti ini kita tidak bisa banyak berharap meski Riau juga masuk dalam daftar daerah yang nantinya akan dapat jatah vaksin,"ujarnya.
“Namun sebelum itu terealisasi, penyebaran virus corona tetap harus diantisipasi agar jumlah kasus terkonfirmasi tak membludak. Masyarakat tetap diminta untuk patuh pada standar protokol kesehatan,” sambungnya.
Hingga kini Pemprov Riau belum bisa memastikan secara angka, berapa jumlah vaksin corona yang akan disalurkan ke daerah. Namun yang pasti, Vaksin Sinovac tetap harus menempuh berbagai tahapan evaluasi dan pengawasan sebelum benar-benar dilakukan vaksinasi. “Dan tidak langsung diberikan kepada masyarakat,” kata Mimi.
Keputusan mengenai siap vaksinasi nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Badan POM. Saat ini lembaga itu bersama dengan pihak terkait lainnya tengah menyelesaikan tugas-tugas mereka. Termasuk melibatkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga berwenang untuk memastikan kehalalan Vaksin Sinovac.
Menurut Mimi, tidak semua lapisan masyarakat akan mendapatkan vaksinasi akibat keterbatasan dosis. Proses penyuntikan juga akan dilakukan secara bertahap. Adapun kelompok yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan yang berhubungan langsung dengan publik, TNI, Polri, barulah masyarakat.
“Oleh sebab itu, semua pihak harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena keterbatasan jumlah vaksin lah yang membuat kita belum bisa berharap banyak wabah ini akan berakhir cepat,” sebutnya. (Sri Lestari)