Gubernur Riau Ancam Tarik Paksa Mobil Dinas yang dikuasai Pensiunan Pejabat
Beberapa unit mobil dinas milik Pemprov Riau masih dikuasai mantan pejabat
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau, H Syamsuar mengancam menarik paksa mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat. Untuk mengeksekusi aset pemerintah itu, gubernur bakal menurunkan tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Warning orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning itu menyusul setelah keberadaan aset mobil dinas (mobdin) yang masih dikuasai mantan pejabat, dan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang belum bersertifikat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan para mantan pejabat untuk segera mengembalikan aset terutama kendaraan dinas yang masih dikuasai.
"Harapan saya kepada pegawai yang sudah pensiun atau sudah tidak menjabat lagi harus segera mengembalikan mobil dinas itu," kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Jumat (12/3/2021).
Syamsuar mengatakan pihaknya sudah mulai menertibkan aset-aset kendaraan dinas itu dari mantan pejabat.
Namun, kata dia, masih ada beberapa mantan pejabat yang menguasai aset milik pemerintah itu meski tidak menjabat lagi. Dia pun menegaskan apabila mantan pejabat tidak kunjung mengembalikan mobil dinas itu maka pihaknya akan menurunkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menariknya.
"Kami nanti akan menggunakan Satpol PP untuk menjemput mobil tersebut," ungkapnya.
Selain masalah aset berupa mobil dinas, kata Syamsuar, KPK dalam pertemuan sebelumnya juga menginstruksikan agar Pemprov Riau menyelamatkan lahan-lahan yang masuk dalam aset daerah. Terlebih lagi masih banyak lahan milik Pemprov Riau yang belum dilengkapi sertifikat.
"Itu yang diminta oleh KPK kepada kami agar diurus sertifikatnya bahkan kami diminta minimal 100 sertifikat setiap tahunnya harus sudah terbit," ujar Syamsuar.
Untuk mempercepat pengurusan sertifikat lahan-lahan milik Pemprov Riau itu, pihaknya juga akan menyiapkan anggarannya.
Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau agar bisa menertibkan aset tersebut supaya tidak disalahgunakan. (Lis)
