Cipayung Plus Bersurat ke Fraksi DPRD Riau, Ingatkan Pembentukan Pansus Defisit

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Cipayung Plus Riau terus mengawal tuntutan mereka atas pembentukan Pansus Defisit Anggaran DPRD Riau. Sebagai tindaklanjutnya, wadah mahasiswa Riau ini mengantarkan langsung surat ke seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau. 

"Kami datang ke sini untuk mengantarkan surat langsung ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau ini. Kami ingin mengingatkan DPRD Riau untuk membentuk Pansus Defisit anggaran sebagaimana yang sudah kami aspirasikan," ujar Ketua bidang Media, Cipayung Plus Riau, Muhammad Irfan Khuzairi, Selasa (23/9/2025) di gedung DPRD Riau. 

Hadir bersama tiga rekannya, Irfan menyatakan siap mengawal perjuangan mereka. "Hari ini kami datang untuk mengantarkan surat hearing ke fraksi fraksi. Yang mana kemarin kami dari Cipayung Plus sudah jumpai pak ketua DPRD Riau, Kaderismanto, membahas terkait pembentukan Pansus defisit anggaran tahun 2024. Jadi, hari ini kami datang kembali untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan beliau kemarin yang mungkin beliau lupa. Dan kami ingatkan kembali melalui surat hearing ini," ucap Irfan. 

Irfan berharap seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau dapat meluangkan waktunya untuk hearing bersama Cipayung Plus dalam suatu forum dan itu diharapkan dapat terjadi di bulan September ini.

Pihaknya kata Irfan mendesak pembentukan Pansus defisit anggaran senilai Rp1,7 triliun. Dimana pembentukan Pansus ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terkait defisit anggaran tahun 2024.

Irfan menyebut, defisit anggaran tersebut diinilai tidak transparan dan tindakan yang tidak baik. Indikasinya, banyal proyek proyek yang mangkrak dan lebih banyak tunda bayar yang terjadi di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Sebelumnya, Ketua Cipayung Plus Riau, Teguh Azmi mengatakan kehadiran mereka menemui pimpinan DPRD Riau dalam rangka menyampaikan keprihatinan masyarakat atas kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, seperti dalam LHP BPK RI.

"Kami menyadari bahwa banyak faktor yang turut berkontribusi atas kondisi defisit APBD Riau 2025 ini. Karen itu kami ingin mengusulkan beberapa hal kepada DPRD Riau yang merupakan representasi masyarakat," kata Teguh.

Keempat tuntutan tersebut yakni, pertama, meminta penjelasan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Riau mengenai akar penyebab defisit dan langkah yang akan diambil. Kedua, mendorong terbentuknya tim pansus untuk mengawal pemulihan fiskal daerah secara berkelanjutan dan transparan.

Berikutnya, memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak kepada sektor vital. Seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan desa.

Tuntutan terakhir yakni, mendorong peningkatan PAD secara inovatif dan berkelanjutan, termasuk optimalisasi DBH sawit, PI 10% migas dan retribusi sektor-sektor unggulan lainnya. (Rik)