GALERI FOTO DPRD PROVINSI RIAU

Cari Solusi Antrean Panjang Kendaraan di Kapal Roro Dumai-Rupat, Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP Bersama Dinas Perhubungan

Cari Solusi Antrean Panjang Kendaraan di Kapal Roro Dumai-Rupat, Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP Bersama Dinas Perhubungan
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, guna mengevaluasi teknis dan mencari solusi antrean panjang kendaraan pada layanan penyeberangan Kapal Roro rute Dumai-Rupat. FOTO: Humas DPRD Riau

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, guna mengevaluasi teknis dan mencari solusi antrean panjang kendaraan pada layanan penyeberangan Kapal Roro rute Dumai-Rupat.

Rapat tersebut digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat dan petani sawit yang terdampak akibat terhambatnya distribusi tandan buah segar (TBS) keluar dari wilayah Rupat.

Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, serta anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau yaitu Suyadi, Jons Ade Nopendra, Khairul Umam, Samsuri Daris, Dodi Saputra, Manahara Napitupulu, Farida H. Saad, dan Muhtarom. Selain itu, juga hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto, beserta jajaran.

Dalam rapat itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Khairul Umam, menjelaskan, kemacetan terjadi karena tempat penampungan atau ram-ram sudah penuh, sehingga tidak mampu lagi menyerap hasil panen petani. Kondisi ini disebabkan terhambatnya pengiriman sawit ke luar daerah.

Menurutnya, salah satu faktor utama adalah kebijakan prioritas penyeberangan selama arus mudik Idul Fitri yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, di mana angkutan bahan pokok lebih diprioritaskan dibandingkan angkutan sawit.

“Akibatnya, ram-ram tidak mampu menampung hasil kebun petani karena distribusi sawit terhambat. Buah terpaksa tertahan di pelabuhan penyeberangan, dan pembelian dari petani baru dapat dilakukan setelah stok yang ada terjual,” ujar Khairul Umam.

Dampak dari kondisi tersebut, harga sawit di tingkat petani mengalami penurunan drastis, bahkan sempat mencapai Rp1.700 per kilogram dari harga normal yang berada di atas Rp3.000 per kilogram.

Komisi IV DPRD Provinsi Riau juga mencatat, antrean kendaraan mulai berangsur terurai. Dengan penambahan armada kapal, diharapkan distribusi sawit dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Riau mendesak agar angkutan sawit dari Rupat menuju Dumai dapat dimasukkan sebagai prioritas penyeberangan, mengingat sektor perkebunan sawit merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto menyampaikan, pihaknya akan segera menambah armada kapal penyeberangan. 

Saat ini, hanya dua kapal yang beroperasi, sementara satu kapal lainnya masih dalam proses perawatan (docking) dan direncanakan kembali beroperasi pada 10 April 2026. (galeri)