Anggota DPRD Riau Ramai-ramai Desak Pemprov Riau segera Bahas APBD-P
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau ramai-ramai mendesak Pemprov Riau segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Kali ini desakan disuarakan anggota DPRD Riau, Suyadi.
"Kita minta Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau Abdul Wahid agar segera membahas APBD-P Riau. Pasalnya, untuk APBD Murni 2026 sudah harus tuntas dibahas November 2025. Kemarin pansus RPJMD sudah ketemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang Medium. Jadi, beberapa kali ketemu itu kita ingatkan bahwa setelah RPJMD ini kami minta agar sesegera mungkin APBD-P ini kita mulai. Jadi, kalau secara resmi bisalah pimpinan menyurati secepatnya," kata Suyadi, Selasa (26/8/2025).
Wakil ketua Bapemperda DPRD Riau itu mengatakan, pengurangan dana transfer daerah sebesar 20 persen tersebut sudah diumumkan kemarin. Jika memang pengurangan tersebut betul-betul terjadi, praktis Riau tidak bisa membangun terlebih karena Riau mengalami defisit Rp1,7 triliun.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Riau fraksi PDIP itu meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih kreatif lagi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Seluruh OPD ini harus bisa menterjemahkan visi misi Gubernur," tukasnya.
Suyadi mencontohkan, di Bapenda Riau. Ia meminta agar instansi tersebut membuat inovasi baru agar masyarakat dengan senang hati mau membayar pajak kendaraan terlebih dengan di saat pemutihan hingga Desember mendatang.
Sebelumnya, dua anggota DPRD Riau yakni, Edi Basri SH MSi dan Androy Ade Rianda mendesak TAPD Pemprov Riau agar segera bersama-sama membahas APBD-P Riau 2025. Pasalnya, DPRD Riau juga akan segera membahas APBD Murni 2026.
"Pembahasan APBD-P ini kita minta dipercepat. Karena kita juga akan memasuki pembahasan APBD Murni 2026. Kita kan sudah tidak banyak waktu lagi," ucapnya.
Sementara ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi mengatakan, sampai sekarang belum ada kepastian pembahasan APBD- P.
"Ini waktunya kan sudah mepet. Ini sebuah kebiasaan normal. Tetapi tidak positif dalam pembahasan APBD yang maksimal," ucapnya.
Ia mengatakan, dalam perbaikan nilai APBD Riau ke depan, pihaknya prihatin karena tidak lebih baik untuk tahun 2026. Karena adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang mencapai 20 persen lebih. (Rik)
