Vaksin Sinovac Mendekati Kadaluarsa, SBN: Pastikan Terdistribusi hingga ke Daerah Terpencil
Vaksin Sinovac tahap pertama kadaluarsa pada 25 Maret 2021 mendatang
Lestari 
WARTASULUH.COM, JAKARTA - Waka DPD RI, Sultan B Najamudin mengingatkan kepada Menkes untuk memastikan Vaksin Sinovac segera sampai kepada seluruh unit pelayanan yang ada di Indonesia, mengingat vaksin tahap pertama kadaluarsa pada 25 Maret 2021. Maka penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif.
Dalam keterangan tertulisnya Sabtu (13/03/2021), Sultan B Najamudin menghimbau agar Kementerian Kesehatan memastikan skema pendistribusian Vaksin Sinovac hingga ke daerah terpencil bisa berjalan.
"Jika Menkes tidak prima untuk mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok, terpencil, hingga terluar Indonesia, maka vaksin kadaluarsa akan sia-sia tidak bisa dimanfaatkan. Maka, untuk memaksimalkannya penting dari pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik," ujar senator muda dari Bengkulu Tersebut.
Lanjutnya, mantan Wakil Gubernur itu menyadari bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbentuk jajar kepulauan serta ketersediaan industri rantai dingin (cold chain) dalam negeri masih sangat minim. Kedua hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian Vaksin yang ada.
Pria yang akrab dipanggil SBN tersebut juga menuturkan bahwa skema distribusi vaksin harus tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas. Bahwa prioritasnya harus disesuaikan dengan daerah penerima serta klaster masyarakat yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Dua hal itu merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi.
"Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian Vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran", tambahnya.
Terakhir Sultan juga menyampaikan bahwa kesiapan serta kesigapan dalam menghadapi bencana apapun akan menjadi tolak ukur profesionalisme dalam birokrasi.
"Generasi kita memang tidak punya pengalaman subjektif terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk Pandemi. Tapi cara kita dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah kita. Ini berbanding lurus. Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan kedepan, terkhusus cara hidup bernegara kita," tutupnya. (Rls)
