Tepat Waktu Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Gubri Terima Penghargaan Kemendagri

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, menerima penghargaan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, karena telah tepat waktu menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tumpak Haposan Simanjuntak. 

Tepat Waktu Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Gubri Terima Penghargaan Kemendagri
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, menerima penghargaan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, karena telah tepat waktu menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tumpak Haposan Simanjuntak. 

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, menerima penghargaan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, karena telah tepat waktu menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tumpak Haposan Simanjuntak. 

"Tentunya dengan penghargaan ini dapat memotivasi supaya lebih baik lagi di masa yang akan datang," kata Syamsuar, seusai menghadiri acara launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwardanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).

Gubri berharap dengan terpilihnya Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang mendapat penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak agar memberikan hasil yang terbaik.

"Jadi ada 10 Provinsi yang diberikan penghargaan dari karena semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Irjen Kementrian Dalam Negeri sudah ditindaklanjuti tepat waktu oleh pemerintah Provinsi Riau," ungkap Syamsuar.

Monitoring Centre For Prevention (MCP), katanya, merupakan satu kesatuan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kita sudah melihat launching MCP dan ini merupakan satu kesatuan bersama yang melibatkan KPK, BPKP dan Kementrian Dalam Negeri. Jadi semua hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat termasuk juga BPKP akan terkoneksi dengan pihak KPK," katanya.

Oleh karena itu, Gubri mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, agar untuk melakukan gerak cepat dalam menindaklanjuti setiap pertemuan sehingga tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan adanya konektivas seperti laporan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Tito Kanavian, katanya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh OPD terkait.

"Mudah-mudahan dengan adanya konektivitas ini dapat meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang sehingga sasaran dan target dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," tutupnya. (adv)