RAPP Telah Jalankan Program Restorasi Lahan Gambut hingga Desa Bebas Api, Menteri Kehutanan Cabut PBPH Seluas 338.536 Ha

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Hal itu terungkap dalam pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP yang diterima Wartasuluh.com, Jumat (20/11/2026), terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare.

RAPP Telah Jalankan Program Restorasi Lahan Gambut hingga Desa Bebas Api, Menteri Kehutanan Cabut PBPH Seluas 338.536 Ha
Tim Fire Fighter PT RAPP (APRIL Group) saat melakukan pemadaman karhutla di daerah Koto Gasib Kabupaten Siak pada September 2026.

WARTASULUH.COM, PELALAWAN -PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Hal itu terungkap dalam pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP yang diterima Wartasuluh.com, Jumat (20/11/2026), terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare.

Pencabutan izin PT RAPP itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. 

"PT RAPP telah menerima informasi dari media bahwa Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," tulis pernyataan resmi itu.

Dalam pernyataan resmi itu disebutkan prioritas utama PT RAPP saat ini, adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan. 

"PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Di luar kegiatan operasional kami sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia," tulis pernyataan resmi itu. 

PT RAPP, akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.  

PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari  sebuah  komunitas  yang  beranggotakan  sekitar  200  orang  pada  tahun  1993  menjadi  ibu  kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. 

Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami. Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. 

Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. 

PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia. 

"Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi. Selain mengelola areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.  Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) kami telah bekerja sama dengan lebih  dari  40  desa.  Program  ini  berhasil  membantu  mengurangi  luas  area  terdampak  kebakaran  di komunitas peserta hingga lebih dari 90%," jelas pernyataan resmi itu.

"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tambahnya.

Sebelumnya,  Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Langkah tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas 338.536 hektare serta pengambilalihan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun sawit PT GSL seluas 42 hektare.

PT RAPP diketahui merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang berkantor pusat di Singapura.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai diwakili Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos. Kehadirannya bersama Plt. Gubernur Riau, Kajati Riau, Kapolda Riau, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga menunjukkan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan penertiban kawasan hutan.

Turut hadir Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Wamenhan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Jampidsus, Kabareskrim Polri, Sekretaris Utama BIG Dr. Ir. Belinda Arunarwati, Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut Dr. Dwi Januanto Nugroho, Dirjen Planologi Ade Tri Ajikusumah, serta Direktur Utama Agrinas Muhammad Abdul Gani dan pejabat terkait lainnya.

Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku. (rls/shd)