Pemprov Riau Gelar Rapat Penyelesaian Aset BMN Poros Jalan Pekanbaru-Dumai
Khaliza 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi penyelesaian permasalahan aset Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas di sepanjang poros jalan Pekanbaru-Dumai, yang berlangsung di Balai Serindit, Jumat (18/2/2022).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dan Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo secara virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto.
Sekdaprov Riau menerangkan, rapat hari ini menindaklanjuti pertemuan Gubri bersama Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo pada tanggal 7 Januari lalu di Jakarta.
Ia menjelaskan, dari pertemuan tersebut, sudah dibentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Serta tim tersebut telah melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisinya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Menko Perekonomian yang telah hadir, permasalahan hak atas tanah masyarakat Pekanbaru-Dumai ini memang ada yang bersertifikat ada yang tidak bersertifikat," ucapnya.
SF Hariyanto menginginkan, melalui Rakor tersebut akan mendapatkan masukan-masukan dari semua pihak guna mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada di ruas jalan ini.
Jelasnya, nanti dari hasil pertemuan tersebut akan dibuatkan rekomendasi kepada Menko Perekonomian terhadap apa yang disepakati dan ditandatangani bersama.
"Tim yang sudah dibentuk sudah kelapangan dan sekarang membahas hasilnya. Jadi intinya Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan hak masyarakat dapat diberikan," ujarnya.
Ia menambahkan, di sepanjang ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai ini, sudah lama sekali masyarakat tinggal dan hidup di sana. Ia menginginkan hak masyarakat tersebut diperhitungkan dalam kasus tersebut.
"Jadi kita cari solusinya bagaimana prosesnya pada saat serah terima kemarin dan apakah ada bukti pembayaran ganti rugi, nah ini yang lagi dicari tim dan bagaimana proses pembuatan sertifikat semuanya kita cari," sebutnya.
"Nanti dari kesimpulan ini kita selesaikan dan inilah dikeluarkan rekomendasi ke Pak Menko Perekonomian," tutupnya.
