Ketua DPRD Riau Janji Teruskan Tuntutan Warga Pelalawan Soal Relokasi TNTN ke Pusat

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Kaderismanto menerima massa unjuk rasa penolakan relokasi warga terdampak Penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Senin (8/9/2025). Dia pun berjanji akan teruskan tuntutan itu ke pemerintah pusat. 

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto didampingi Wakil Kapolda Riau Brigjen Andrianto Jossy Kusumo, Bupati Pelalawan Zukri Misran, AKBP John Louis Letedara SIK, dan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Zulkifli Syukur, yang turun langsung menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang.

"Yakinlah bahwa pemerintah daerah kita, provinsi dan kabupaten, mulai dari Gubernur, Bupati, Kapolda, DPRD tetap berusaha mencapai harapan dan keinginan dari masyarakat sekalian," ujar Kade, saat menemui demonstran di depan Gedung DPRD Riau. 

Dikatakannya, untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi ini tentu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap instansi dan pemerintah itu memiliki kewenangan masing-masing, baik pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat.

"Pada hari ini kami menyepakati bahwa semua tuntutan yang disampaikan masyarakat kami terima. Dan kami bersepakat semua tuntutan itu disampaikan ke pemerintah yang lebih tinggi yakni pemerintah pusat dan DPR RI," ungkapnya.

Pihaknya mengaku akan berupaya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat TNTN agar dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Saat ini kami dari Pemerintah Provinsi Riau sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan sebuah keputusan yang dapat menguntungkan rakyat, dan juga daerah kita dan pemerintah kita," sebutnya.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurutnya, pemerintah pasti akan mencarikan solusi bagaimana supaya harapan ini semua dapat terwujud.

"Yakinlah kami berada di pihak masyarakat, untuk memastikan agar masyarakat tidak gelisah dan dapat hidup sempurna sesuai dengan amanah undang-undang," pungkasnya. (Rik)