Pertamina Bungkam Soal Data, IMM Riau Siapkan Gugatan Hukum Terkait Kelangkaan BBM
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Audiensi antara DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau dengan PT Pertamina Patra Niaga, Jumat (8/5/2026) berakhir buntu. Pertamina dinilai gagal memberikan jawaban substansial dan bersikap tidak transparan terkait krisis kelangkaan BBM yang mencekik masyarakat Riau.
Dalam forum tersebut, IMM Riau mencecar Pertamina dengan sejumlah pertanyaan fundamental, namun hanya dijawab dengan narasi normatif. Beberapa poin kegagalan transparansi Pertamina antara lain: Pertamina terus menggunakan narasi panic buying sebagai alasan kelangkaan tanpa mampu menunjukkan data valid yang bisa diuji publik.
Kemudian, pihak perusahaan menolak membuka rincian jumlah pasokan dan alur penyaluran energi di Riau. Klaim mengenai perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite tidak didukung data konkret dalam forum tersebut.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, mengecam keras sikap Pertamina yang menjadikan audiensi sekadar formalitas peredam kritik. "Berhenti bersilat lidah dengan angka persentase yang abstrak. Masyarakat butuh ketersediaan energi yang nyata, bukan narasi pembenaran atas kegagalan sistemik!" tegas Alpin.
Tak hanya Pertamina, IMM Riau juga menyoroti kegagalan fatal BPH Migas Riau dalam fungsi pengawasan. Kelalaian ini dinilai telah menyebabkan kerugian materil dan moril yang luas bagi rakyat.
Atas dasar itu, IMM Riau mendesak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera melakukan; Pertama, audit dan evaluasi total terhadap kinerja Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Kedua; tindakan tegas terhadap pejabat BPH Migas yang gagal menjamin stabilitas pasokan energi.
Ketidakmampuan Pertamina menjawab poin-poin krusial tersebut memperkuat dugaan adanya maladministrasi dan potensi perbuatan melawan hukum. Melalui Pusat Bantuan Hukum IMM Riau, mereka memastikan langkah hukum tetap berjalan, meliputi:Gugatan Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok). Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) dan Pelaporan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau.
"Krisis ini bukan semata soal distribusi, tapi soal kejujuran dan akuntabilitas. Kami akan mengawal ini sampai rakyat mendapatkan hak dan kepastiannya," tutup Alpin. (Rik)
