Harga Kelapa Inhil Anjlok dari Rp7.000 ke Rp1.800 per Kg, Pemprov Riau Diminta Tetapkan Standar
Harga kelapa tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) anjlok dari Rp7.000 per Kg hingga menyentuh angka Rp1.800 per kg. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak perusahaan diminta segera menetapkan standar harga kelapa secara objektif.
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Harga kelapa tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) anjlok dari Rp7.000 per Kg hingga menyentuh angka Rp1.800 per kg. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pihak perusahaan diminta segera menetapkan standar harga kelapa secara objektif.
"Penurunan harga kelapa di Inhil ini sangat luar biasa. Dari yang biasanya Rp7.000, kini hanya dihargai Rp1.800 per kilogram," ungkap Andi Darma Taufik, Anggota DPRD Provinsi Riau, Selasa (28/7/2026).
Penurunan harga komoditas utama tersebut, dinilai sangat mengganggu perekonomian masyarakat Inhil secara keseluruhan.
Mengingat sebagian besar warga di wilayah pesisir Riau tersebut menggantungkan sumber penghidupan utama keluarga mereka dari hasil perkebunan kelapa.
Andi Darma Taufik mengaku menerima banyak keluhan dari para petani lokal terkait kemerosotan harga yang terbilang ekstrem.
Melihat kondisi yang kian memprihatinkan tersebut, Andi berharap Pemprov Riau segera turun tangan memberikan solusi konkret.
Penyelamatan harga kelapa dianggap vital untuk menjaga daya beli serta menopang stabilitas ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.
Selain pemerintah, legislator ini juga meminta perusahaan korporasi pembeli kelapa untuk membuka diri dan bersinergi dalam menentukan penetapan harga yang adil.
Sinergi ini dinilai penting agar harga beli di tingkat petani dapat seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama produksi.
"Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir," jelasnya.
Ia menyebutkan, selama ini para petani di Inhil berada pada posisi lemah karena tidak memiliki acuan dasar resmi untuk mempertahankan harga tawar.
Alhasil, masyarakat hanya bisa bersikap pasrah menerima fluktuasi harga yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, di mana penurunannya bisa terjadi berkala puluhan hingga ratusan rupiah dari hari ke hari. (kha)
