Buruh Desak DPRD Riau Dukung Hapus Outsourcing dan Batalkan Pembentukan Satgas PHK

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demo di Gedung DPRD Riau, Kamis (28/8/2025). Buruh mendesak DPRD Riau turut mendukung perjuangan buruh penghapusan outsourcing dan batalkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). 

"Kami minta anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat turut mendukung perjuangan buruh menghapus pola outsourcing dan batalkan pembentukan Satgas PHK," kata Yudi perwakilan FSPMI saat diterima berdialog dengan Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung di ruangan medium. 

Yudi yang bersama belasan buruh lainnya diberikan kesempatan untuk berdialog dengan DPRD Riau menjelaskan alasan penghapusan outsourcing adalah karena merugikan pekerja. "Hapus outsourcing seumur hidup. Kemerdekaan buruh terampas. Kami merasa diintimidasi. Kami tidak ada kelayakan hidup. Kami juga minta pembentukan Satgas PHK dibatalkan. Karena bila Satgas PKH terbentuk, bisa-bisa UU Ketenagakerjaan tak berfungsi," kata Yudi. 

Untuk itu, melalui forum dialog tersebut, Yudi minta DPRD Riau memberikan pernyataan tertulisnya mendukung dua tuntutan buruh tersebut. "Kami maunya dukungan itu disampaikan secara tertulis. Kalau hanya lisan saja itu tidak kuat. Tolong Pak Dewan, sampaikan ke pimpinan bapak agar mengeluarkan dukungan tertulis. Dukungan ini penting untuk kami tembuskan ke DPP FSPMI," pinta Yudi. 

Menanggapi permintaan perwakilan Buruh tersebut, Robin P Hutagalung menegaskan pada prinsipnya pihaknya mendukung perjuangan buruh. "Intinya kami mendukung perjuangan buruh terkait penghapusan outsourcing dan batalkan pembentukan Satgas PHK. Tapi dukungan tertulis tidak bisa kami keluarkan sekarang. Kami harus laporkan dulu ke pimpinan. Pimpinan lah yang punya wewenang mengeluarkan rekomendasi resmi," kata politisi PDIP itu sembari berjanji akan menyampaikan dukungan tertulis tersebut Senin depan. 

Penghapusan outsourcing menurut Robin memang patut didukung. Karena merugikan pekerja. Begitu juga pembatalan pembentukan Satgas PHK. "Karena buruh khawatir, keberadaan Satgas PHK justeru akan lebih pro ke perusahaan," ungkap Robin. 

Dukungan yang sama juga disampaikan Syafaruddin Iput. Politisi Gerindra tersebut mengatakan sepakat atas aspirasi yang disampaikan buruh. "Kami akan selalu bersama buruh. Karena saya juga pernah jadi buruh. Hari ini titik tolak bagi kita untuk memperjuangkan hak buruh. Gerakan ini jangan sampai di sini. Harus terus dilakukan. Berikan kepercayaan pada kami untuk menyelesaikan ini," kata mantan buruh balak ini. 

Ratusan buruh menggeruduk DPRD Riau. Ada delapan tuntutan yang disampaikan, yakni; hapuskan sistim Outsourcing, hapus pembentukan Satgas PHK, Reformasi pajak perburuhan yang salah satunya menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset, Revisi UU Pemilu, Naikkan UMK tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen, naikkan UMSP 0,5 sampai 5 persen dari UMK tahun 2025. (Rik)