BGN Minta Ompreng MBG Diberi Label Batas Aman Waktu Konsumsi, Tak Dibawa Pulang
Khaliza 
WARTASULUH.COM- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memerintahkan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuat perjanjian tertulis dengan kepala sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi makan bergizi gratis (MBG).
Dalam perjanjian tersebut, juga ditegaskan makanan MBG tidak boleh dibawa pulang ke rumah.
Nanik menjelaskan, kebijakan ini penting menyusul banyaknya kasus insiden keamanan pangan di berbagai daerah akibat konsumsi makanan yang sudah melewati batas waktu aman konsumsi.
Sebelumnya, Asisten II Sekda Kabupaten Banyuwangi, Suratno, sempat mengusulkan agar dibuat kesepakatan antara SPPG dan sekolah penerima manfaat supaya makanan MBG dikonsumsi tepat waktu. Usulan tersebut kemudian ditegaskan langsung oleh Nanik.
"Kalian membuat perjanjian dengan sekolah, seperti yang tadi disampaikan ya, Pak, bahwa makanan ini satu, harus dikonsumsi. Bila datangnya jam tujuh, ini terakhir dikonsumsi jam sekian sesuai dengan label, dan tidak boleh dibawa pulang. Insyaallah kalau ini dijalankan nanti bisa mengurangi dampaknya," kata Nanik, dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Menurut Nanik, perjanjian antara Kepala SPPG dan Kepala Sekolah diperlukan agar pengawasan distribusi dan konsumsi MBG menjadi tanggung jawab bersama. Kepala SPPG wajib mendistribusikan makanan tepat waktu, sementara pihak sekolah ikut mengawasi waktu dan tempat konsumsi makanan tersebut.
Meski sudah ada perjanjian tertulis, Nanik menekankan pentingnya sosialisasi berulang terkait aturan konsumsi MBG, baik secara lisan maupun tertulis. Pengumuman bisa ditempel di sekolah, sementara setiap ompreng makanan perlu diberi label waktu konsumsi.
"Perlu dipasang label, sebaiknya dikonsumsi pukul berapa. Alat untuk pelabelan juga murah," ujar Nanik yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG.
Dengan langkah ini, BGN berharap risiko insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG bisa ditekan semaksimal mungkin.
