Bawaslu Provinsi Riau Temukan 16 Kasus Pelanggaran Kampanye, Tiga Kasus Berpotensi Pidana
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau temukan 16 kasus pelanggaran kampanye, tiga kasus berpotensi diselesaikan secara pidana. Sedangkan lima kasus sudah selesai ditangani.
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau temukan 16 kasus pelanggaran kampanye, tiga kasus berpotensi diselesaikan secara pidana. Sedangkan lima kasus sudah selesai ditangani.
"Ada 16 register (laporan) yang kita tangani sampai saat ini, lima sudah kita selesaikan. Ada juga tiga kasus yang berpotensi pidana," kata Ketua Bawaslu Riau Alnoprizal dalam Rakor Persiapan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Provinsi Riau, yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (7/2/2024).
Lima kasus pelangaran Pemilu yang sudah selesaikan tersebut terkait netralitas Apratur Sipil Negara (ASN).
Di antaranya terjadi di Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi. Untuk putusan ASN yang dinyatakan terbukti melanggar, diputuskan melalui Komite Apartur Sipil Negara (KASN).
"Sanksinya ada berupa pelanggaran disiplin. Itu yang memutuskan KASN," jelas Alnoprizal.
Adapun untuk tiga kasus yang berpotensi mengarah ke sanksi pidana, masih dalam tahapan penyidikan. Seperti perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).
Masalah ini diduga melibatkan kepala desa di Indragiri Hulu (Inhu) dan Rokan Hilir (Rohil)
"Jika hasil penyidikan menemukan ada tindakan pidana, maka selanjutnya akan diproses oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan berlaku," ujar mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) Riau ini.
Total 16 kasus yang ditangani Bawaslu tersebut, ada berasal dari laporan masyarakat. Kemudian, ada juga dari hasil pemantauan petugas pengawas Bawaslu.
"Kalau kasusnya viral, walau pun tak ada melaporkan petugas kita di lapangan akan mengumpulkan bukti. Jika sudah memenuhi unsur kecurangan maka sudah bisa diproses," sebut Alnop. (kha)
