Presiden Prabowo Ancam Cabut Izin Koorporasi Terlibat Karhutla Riau
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengancam cabut izin Koorporasi atau perusahaan terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Pemerintah daerah Riau beserta aparat penegak hukum diminta untuk serius menegakkan sanksi kepada pelaku karhutla.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Taktis (Rakortis) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).
"Kalau ada Koorporasi yang terlibat karhutla, yang saya minta cabut izinnya. Saya tidak main-main. Saya minta polisi, kejaksaan, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporkan. Perusahaan apapun itu, jika terindikasi terlibat akan saya cabut seluruh izinnya," tegas Prabowo.
Di hadapan Panglima TNI, Kapolri, jajaran pimpinan daerah, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, cepat serta terukur. Ia meminta seluruhan unsur tidak menunggu api membesar sebelum halnya bertindak, tetapi mengutamakan mitigasi, deteksi dini serta pelokalan titik api sejak awal.
“Saya minta penanganan dilakukan dengan sangat serius. Jangan tunggu, sampai api membesar baru kita bertindak. Lakukanlah mitigasi serta lokalisasi titik api sejak dini,” tegas Prabowo dalam acara rapat tersebut.
Presiden juga menekankan hal pentingnya memperkuat sinergi TNI, Polri dan berserta pemerintah daerah dalam satu koordinasi taktis.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut di Riau membutuhkan pola penanganan yang lebih cepat dan juga efektif agar kebakaran tidak meluas serta dampaknya ini terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
Salah satu instruksi penting disampaikan Presiden yakni, percepatan pembangunan 500 titik sumur bor berada kawasan rawan karhutla.
Penyediaan sumber air yang dinilai penting mendukung tim darat menghadapi kondisi lahan yang kering serta sulit mendapatkan pasokan air saat proses akan pemadaman maupun pendinginan. Selain hal sumur bor, pemerintah juga diarahkan agar memenuhi kebutuhan akan hal sarana, dan prasarana pemadam modern yang dibutuhkan jajaran di lapangan. (Rik)
