Perpusnas Selenggarakan Stakeholder Meeting di 33 Provinsi

WARTASULUH.COM, JAKARTA - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebagai Pembina untuk semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas, pada tahun 2018, telah melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan, meningkatkan Penggunaan Layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun Komitmen & Dukungan Stakeholder untuk Transformasi Perpustakaan yang Berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. 

Sejak tahun 2020 lalu, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi ini adalah kegiatan mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat. 

Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. 

Pada tahun 2022 ini Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite (tatap muka). Dibagi dalam 5 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 6 – 7 provinisi. 

Adapun Tujuan dari pelaksanaan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pertemuan SHM di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa. 

Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain. Saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Editor. : Lestari