Antisipasi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok, Komisi II DPRD Riau Minta Pasar Murah BUMD Berkesinambungan
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi II DPRD Riau minta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggelar pasar murah. Stabilitas harga harus terus dijaga untuk mengurangi dampak bagi masyarakat akibat belum stabilnya ekonomi saat ini.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi II, Ginda Burnama ST MT, Kamis (13/11/2025). "Kawan-kawan di Komisi II sudah membahas dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kami menyadari jelang Nataru trend kebutuhan pokok memang cenderung naik. Makanya jauh-jauh hari harus kita antisipasi," ujar Ketua Fraksi Gerindra tersebut.
Lonjakan harga kebutuhan pokok menurut Ginda memang harus jadi perhatian BUMD Riau. BUMD harus turut berkontribusi membangun daerah terutama yang menyangkut kepentingan publik. "Kan banyak nih BUMD Riau. Ada PT SPR, PT Bank Riau Kepri, PT Petrolium dan ada beberapa lagi. Mereka itu ya harus turut serta memikirkan kepentingan publik, terutama yang menyangkut dengan ketersediaan pangan," pinta Ginda.
Selain BUMD, Ginda juga minta OPD terkait rutin mengecek harga kebutuhan pokok di pasar. Itu penting untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan barang.
Wakil Rakyat dari Dapil Pekanbaru ini mengatakan operasi pasar atau pasar murah adalah salah satu langkah efektif untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyang goreng, gula, telur dan beberapa item lainnya. "Harga yang dijual di pasar murah harus lebih miring dari harga yang ada di pasaran. Atau paling tidak harga-harga distributor atau grosir," tutur Ginda.
Ginda juga menyinggung soal inflasi. Dia berharap tahun ini inflasi Riau terjaga dan catatan pemerintah pusat kepada Provinsi Riau bisa segera terantisipasi.
Apalagi dikatakan Ginda bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. "Dari berita yang saya dapatkan Pak Menteri minta seluruh daerah memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemantauan harga secara harian di pasar-pasar utama, mengoptimalkan operasi pasar dan distribusi bahan pangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama Bulog, Bapanas, dan Bank Indonesia," kata Ginda.
Instruksi itu diminta Ginda diimplementasikan juga di daerah. "Stabilitas harga kebutuhan pokok memang harus jadi fokus kita semua," tegas Ginda. (Adv)
