Pemerintah Antisipasi Mobilitas 11 Juta Orang

WARTASULUH.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, terdapat potensi sekitar 11 juta orang yang akan beraktivitas saat Natal dan tahun baru. Aktivitas yang dilakukan oleh 11 juta orang itu mulai dari wisata dan pulang kampung atau mudik.
“Pesan utama pada Nataru ini, yaitu pengetatan prokes,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (23/12/2021).
Budi mengatakan terdapat potensinsekitar 11 juta orang akan melakukan bepergian dan adnya virus Covid-19 varian omicron di Indonesia. “Pesan utama pada Nataru ini yaitu pengetatan prokes. Kalau bisa di rumah saja itu lebih baik, tetapi kalau mau bepergian jarak jauh, harus vaksin dua kali dan tes antigen 1x24 jam,” kata Budi.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengingatkan masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh agar sudah melakukan vaksin dosis lengkap dan tes antigen 1x24 jam.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, Polri telah menyiapkan pos-pos pengamanan di sejumlah titik pada masa libur Nataru.
“Tahun lalu, setelah Natal dan tahun baru terjadi kenaikan Covid-19 2,5 kali lipat. Tahun ini ada beberapa kelonggaran, tentunya berdampak terjadinya lonjakan kalau tidak ada antisipasi,” ujarnya.
Selama Natal dan tahun baru, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan layanan tes PCR seharga Rp 195 ribu. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pelanggan dengan usia di bawah 12 tahun yang diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR mulai 24 Desember 2021.
Epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunus Miko Wahyono menanggapi terkait pemerintah yang tidak melakukan penyekatan atau membebaskan masyarakat bepergian saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021. Menurutnya, hal ini akan berpotensi terjadi ledakan kasus Covid-19 lagi.
"Dengan dibebaskannya masyarakat seperti itu nantinya ada konsekuensi yang akan diterima pemerintah. Pemerintah harus bersiap-siap ada lonjakan kasus Covid-19 lagi," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (23/12).
Kemudian, ia melanjutkan saat ini yang terjadi kasusnya menurun karena kabupaten dan kota itu tidak selalu melakukan tracing. Sehingga kasus Covid-19 tidak terdekteksi. Apalagi saat ini masih ada varian delta dan omikron.
"Harusnya pemerintah membatasi mobilitas masyarakat. Kalau tidak tinggal nunggu aja kasus akan naik lagi, tenaga kesehatan yang kelelahan dan tempat rumah sakit yang penuh," kata dia.
Ia menambahkan Januari sampai Februari 2022 kasus Covid-19 naik lagi. Pemerintah tidak pernah belajar dari kejadian masa lalu. Sehingga pemerintah harus bersiap-siap apa yang dilakukan kalau kasus Covid-19 naik lagi.
"Sekarang anginnya sedang kencang artinya masyarakat sudah mulai bepergian kemana mana. Pemerintah harus siap jika angin tersebut menjadi badai. Pemerintah harus siap uang banyak dan tenaga kesehatan. Mudah-mudahhan tidak terjadi badai tapi dengan kondisi seperti ini bisa saja," kata dia. (Ws)