Guru Honor Riau Diserang Berita Hoax PPPK, Dijanjikan Penempatan Hingga Pemberkasan

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Berita Hoax atau bohong mulai mewarnai proses pengangkatan guru honor atau Guru Tidak Tetap (GTT) pendidikan menengah (Dikmen) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Riau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk mengantisipasi dari praktik-praktik merugikan, Dinas Pendidikan Riau mengimbau, guru honor jangan gampang percaya dan terperdaya informasi palsu.
Imbauan itu disampaikan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian Dinas Pendidikan Riau, M Harun Alrasyid, Senin (5/9/2022) di ruang kerjanya. Menurutnya, ada beberapa guru honor melaporkan ke pihaknya bahwa mendapatkan informasi tentang penempatan dan diminta menyiapkan berkas.
"Miris ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang diduga berupaya memperdaya guru honorer. Ada yang menginformasikan penempatan, menjanjikan bisa memindahkan ke sekolah induk dan ada yang diminta untuk mulai menyiapkan berkas," ungkap Harun.
Padahal sampai sekarang saja diakui Harun pihaknya belum mendapatkan informasi apa-apa dari Kemenpan RB. "Informasi yang bisa dipercaya jika yang mengeluarkan adalah dari Kemenpan RB secara resmi. Di luar dari itu, kami anggap informasi palsu," tegas Harun.
Kendati setakat ini memang belum ada yang dirugikan secara finansial, akan tetapi bila tidak diantisipasi secepatnya, bukan tidak mungkin bakal menimbulkan efek yang bisa merugikan guru honor atau calon PPPK.
"Jadi kami tegaskan sekali lagi jangan mudah mempercayai informasi-informasi palsu. Tunggu saja pengumuman resminya," pinta Harun.
Harun mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) rencana akan mengumumkan kelulusan PPPK dari tenaga pendidik (guru) pada Agustus 2022 lalu. Tapi entah mengapa, hingga September ini pengumuman itu belum direalisasikan juga. Dalam hal ini pihaknya hanya bisa menunggu.
Harun juga menginformasikan, Dinas Pendidikan Riau sudah mengajukan 7.297 dari 8.700 GTT Dikmen dan SLB untuk diangkat menjadi PPPK ke Kemenpan RB. Usulan itu diajukan awal Juli 2022 lalu. "Kita belum tahu kuota yang didapatkan Provinsi Riau. Tapi kita berharap seluruh usulan itu dikabulkan," harap Harun. (Les)