Maraton Audit 400 Perusahaan: Pansus OPD DPRD Riau Kejar Target PAD 2 Digit

WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau resmi memulai langkah maraton untuk menyisir potensi pajak dari 400 perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning. Langkah agresif ini diambil demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga dua digit, sekaligus membentengi APBD 2027 dari ancaman defisit yang bisa berdampak luas. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mulai menabuh genderang perang terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) menemukan indikasi kuat bahwa Riau selama ini "kecolongan" dalam memungut pajak sektor industri, terutama terkait pajak air permukaan dan bahan bakar alat berat.

Kenyataan pahit ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (30/03/2026). Dari 400 perusahaan yang dibidik, baru 9 perusahaan yang hadir memenuhi panggilan.

Ironi PDRB Tinggi, Tapi Pajak "Kerdil"

Ketua Pansus OPD DPRD Riau, Abdullah, membeberkan fakta mengejutkan mengenai ketimpangan pajak Riau dibandingkan Kalimantan Timur. Meski Riau menduduki peringkat ke-6 nasional dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai mencapai Rp1,200 triliun, namun realisasi pajak bahan bakarnya sangat jomplang.

"Aktivitas mesin dan logistik kita sangat tinggi, tapi pajak bahan bakar kita cuma Rp1,2 triliun. Bandingkan dengan Kalimantan Timur yang bisa menyentuh Rp6 triliun. Ini ada apa? Angka PDRB kita menunjukkan aktivitas mesin yang masif, tapi setorannya tidak singkron," tegas Abdullah.

Langkah "maraton" ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pansus berpacu dengan waktu agar APBD 2027 tidak terjun bebas. Berdasarkan regulasi terbaru, belanja pegawai wajib dibatasi maksimal 30%. Jika PAD tidak digenjot mencapai angka 2 digit (Rp10 triliun ke atas), maka Pemprov Riau terancam harus memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara drastis.

Adapun poin-poin krusial yang disisir Pansus meliputi: Pajak Air Permukaan dengan sasaran penggunaan air oleh perusahaan yang selama ini belum terdata akurat.

Kemudian Pajak Bahan Bakar & Alat Berat: Penertiban data vendor dan mitra perusahaan yang selama ini "gaib" dari database Pemerintah Provinsi.

Poin berikutnya adalah Data Vendor: Menyoroti raksasa seperti PT PHR yang memiliki ribuan vendor namun kontribusi pajaknya ke daerah masih perlu diaudit ulang.

Dari 12 perusahaan yang diundang hari ini, 9 di antaranya hadir memenuhi panggilan: PT Serikat Putra Pelalawan, PT Musim Mas (2 pabrik di Pelalawan), PT Priatama Riau (Rupat), PT TH Indo Plantation Inhil (4 pabrik), PT Agritasari Segati (Langgam) dan PT MUP Segati (Langgam)

"Data yang mereka bawa rata-rata berbeda dengan data yang kami miliki. Banyak mitra atau vendor mereka yang tidak masuk dalam data Pemprov. Ini yang akan kita sisir setiap pekan sampai 400 perusahaan tuntas," pungkas politisi PKS tersebut. (Rik)