Ketua DPD RI Minta Pemerintah Persiapkan Keberangkatan Perdana Jamaah Umrah
Lestari 
WARTASULUH.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah segera mempersiapkan teknis keberangkatan perdana jemaah umrah ke Mekkah, yang telah resmi dibuka untuk jemaah asal Indonesia. Rencananya, jemaah umrah perdana asal Indonesia akan diberangkatkan November 2021.
"Tentu hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Maka, saya meminta pemerintah fokus terhadap hal ini. Jangan sampai ada satu kendala apapun dalam pelaksanaannya," tutur LaNyalla, Jumat (22/10/2021).
Menurut dia, hal utama dan pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam persiapan tersebut adalah mengenai vaksin booster dengan jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson (J&J).
"Hal itu harus dipersiapkan dengan baik karena merupakan syarat ketetapan bagi para jemaah umrah," tutur dia.
Senator asal Jawa Timur itu mengakui pelaksanaan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan musim biasanya. Sebab, ada beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diutamakan kepada para jemaah yang berbeda dengan situasi normal.
"Untuk itu, persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang dan penuh kedisiplinan," paparnya.
LaNyalla meminta kepada para calon jemaah untuk bersabar. Sebab, rencananya pemberangkatan perdana adalah pemilik agen perjalanan terlebih dahulu, agar pihak agen perjalanan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan umrah di masa pandemi.
Dikatakannya, persiapan itu penting agar perjalanan umrah jemaah Indonesia tak mengalami kendala apapun. Persiapan itu menjadi filter untuk mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 yang masih memungkinkan untuk terjadi.
"Gelombang ketiga Covid-19 ini masih mengintai. Dia bisa terjadi kapan saja. Maka, keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah harus diperhatikan dengan baik," ujar dia.
Pemerintah sendiri belum memberikan keputusan terkait keberangkatan jemaah umrah.
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Bunda Mirfat, mengatakan sejumlah asosiasi agen perjalanan masih menunggu keputusan Kementerian Agama (Kemenag).
Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. (Rls)
