Honor Guru Bantu Dumai, Pekanbaru, Meranti, Siak, Kuansing, Inhil Cair, Total Rp6,49 Miliar Ditransfer Disdik Riau

Honor guru bantu Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing), dan Indragiri Hilir (Inhil) cair. Total anggaran yang telah masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau untuk tahap awal Rp6.495.447.000.

Honor Guru Bantu Dumai, Pekanbaru, Meranti, Siak, Kuansing, Inhil Cair, Total Rp6,49 Miliar Ditransfer Disdik Riau
Honor guru bantu Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing), dan Indragiri Hilir (Inhil) cair. Total anggaran yang telah masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau untuk tahap awal Rp6.495.447.000. FOTO: Diskominfotiks Riau

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Honor guru bantu Kota Dumai, Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing), dan Indragiri Hilir (Inhil) cair. Total anggaran yang telah masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau untuk tahap awal Rp6.495.447.000.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengungkapkan pihaknya telah berhasil mentransfer bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembayaran honorarium tahun 2025. 

Kota Dumai menerima Rp660 juta, Kota Pekanbaru Rp604,4 juta, Kabupaten Kepulauan Meranti Rp297,12 juta, Kabupaten Siak Rp348 juta, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Rp1,787 miliar, dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rp1,797 miliar.

"Masih terdapat beberapa daerah yang belum mengajukan usulan pembayaran honor guru bantu," kata Erisman Yahya, Kamis (18/4/2025). 

Empat daerah yang usulannya masih berada di meja kepala daerah masing-masing adalah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu (Inhu), Kampar, dan Rokan Hilir (Rohil).

Sementara itu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah menyelesaikan proses di tingkat kepala daerah. Lalu, usulannya telah dikirimkan ke Disdik Riau untuk selanjutnya diteruskan ke BPKAD.

Menanggapi keterlambatan pengajuan dari beberapa daerah, Erisman Yahya menegaskan, proses pencairan honor guru bantu sangat bergantung pada kecepatan pengajuan dari masing-masing kabupaten/kota.

"Untuk tahun ini keterlambatan pembayaran honor guru bantu itu, karena keterlambatan dari daerah. Usulan yang lambat tentu semakin lambat pencairannya, yang cepat mengusulkan itu Bankeu di BPKAD jadi yang bisa cepat mengusulkan cepat cairnya. Tidak ada hubungan dengan dinas pendidikan," jelas Erisman.

Erisman menambahkan bahwa peran Disdik Provinsi Riau terbatas pada verifikasi data yang masuk dari daerah. 

"Kalau kami di Disdik hanya memeverifikasi data yang masuk dari daerah selesai langsung ke BPKAD. Kalau cocok nama guru dan besarannya langsung diserahkan ke BPKAD dan proses langsung di proses. Pihak BPKAD akan langsung transfer ke rekening masing-masing guru bantu," imbuhnya, menjelaskan alur proses pencairan.

Menurut data Disdik Riau, setiap guru bantu yang terdaftar akan menerima honorarium sebesar Rp2 juta melalui mekanisme Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau. 

Total guru bantu di seluruh Provinsi Riau saat ini berjumlah 946 orang yang tersebar di 12 kabupaten/kota.

Erisman menduga bahwa keterlambatan pengajuan dari beberapa daerah disebabkan oleh adanya pergantian kepala daerah pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya. 

"Kita berharap Kabupaten Kota selalu menyampikan selalu cepat. Untuk tahun ini perlu diralat setelah adanya pergantian kepala daerah mungkin ini yang menyebabkan keterlambatan. Mungkin ada perubahan DPA nya, yang menandatanganinya Bupati yang lama, tentu menunggu mantan kepala daerah yang lalu," pungkas Erisman, berharap agar daerah yang belum mengajukan segera menyelesaikan prosesnya. (kha)