Gaji Guru PPPK dan Honorer Tertahan Gara-gara  APBDP Bengkalis 2023 Belum Diteken Gubri

Gaji Guru PPPK dan Honorer Tertahan Gara-gara  APBDP Bengkalis 2023 Belum Diteken Gubri
Ilustrasi

WARTASULUH.COM, BENGKALIS - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kabupaten Bengkalis tahun 2023 yang hingga kini belum Diteken Gubernur Riau berimbas cukup luas. Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer serta tenaga medis mengeluhkan gaji yang masih belum dibayarkan. 

Padahal APBD P Bengkalis sudah disahkan sejak tanggal 26 September 2023 lalu oleh DPRD Bengkalis dan Pemkab Bengkalis. Evaluasi di Kemendagri maupun BPKAD sudah selesai, namun terkesan diperlambat prosesnya di Kantor Gubernur Riau dalam proses penerbitan SK untuk dilimpahkan kembali ke Kabupaten Bengkalis.

APBDP Bengkalis yang tak kunjung di-SK kan oleh Gubri ini pun disesalkan oleh para honorer, guru PPPK SD, guru PPPK SMP, serta tenaga medis. Karena anggaran tersebut dianggarkan di APBD-P Bengkalis 2023.

"Kita tentunya sangat menyesalkan bila keterlambatan realisasi APBP-P Bengkalis 2023 ini terkesan sengaja diperlambat oleh Gubernur Riau Bapak Syamsuar, sebab gaji kami dan ribuan rekan - rekan guru PPPK SD dan PPPK SMP se Kabupaten Bengkalis tidak bisa dibayarkan. Ini tentunya sebuah kezaliman dari Pejabat Provinsi Riau apabila sengaja menahan - nahan hak kami dan juga masyarakat Kabupaten Bengkalis," tutur Memey panggilan akrab salah satu Guru PPPK SD di Kecamatan Siak Kecil, Rabu (25/10/2023).

Hal senada disampaikan Jube salah seorang honorer yang bertugas di salah satu UPTD di Kecamatan Bukit Batu, dia dan rekan - rekannya mendesak Gubernur Riau Bapak Syamsuar untuk segera memproses APBD-P Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, sehingga kepentingan masyarakat tidak terhambat.

"Gubernur Riau Bapak Syamsuar yang terhormat, saya bersama ribuan rekan - rekan honorer di Kabupaten Bengkalis ini, sangat bergantung dengan gaji kami untuk menghidupi keluarga. Janganlah kepentingan kami masyarakat kecil ini menjadi korban dari keputusan Bapak Syamsuar di Pemprov Riau yang kurang bijak, jika sengaja menahan-nahannya," ketus Jube. (nji)