Stakeholder Meeting Riau

Butuh Komitmen Bersama Sukseskan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Butuh Komitmen Bersama Sukseskan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Foto bersama Peserta SHM dengan Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI Drs Suprianto MSi, Kepala Dispersip Riau Hj Mimi Yuliani Nazir Apt MM. (Foto: Lilis)

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia difasilitasi Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispersip) Riau menggelar Stakeholder Meeting, Kamis (7/7/2022) di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Kegiatan yang menghadirkan peserta dari beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan penggiat literasi ini untuk meminta dukungan implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

SHM dibuka Gubernur Riau diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Drs H Masrul Kasmy MSi. Turut hadir dalam acara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI, Drs Suprianto MSi, Kepala Dispersip Riau, Hj Mimi Yuliani Nazir Apt MM, Ketua Dewan Perpustakaan Riau, Dr Junaidi.

Dalam sambutannya, Masrul Kasmi mengapresiasi kegiatan tersebut. Mengingat keberadaan perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat penting, karena dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 

‘’Dengan literasi, diharapkan masyarakat mampu mengembangkan pengetahuan, kreativitas dan semangat berinovasi agar mampu menyejahterakan dirinya, keluarga dan turut menyejahterakan bangsa melalui masyarakat yang literat," ujar Masrul Kasmy.

Apalagi, terang Masrul Kasmy, pentingnya peran perpustakaan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar. Dimana pemerintah provinsi, kabupaten/ kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan pengembangan perpustakaan di daerah.

"Atas dasar itu, maka harus ada langkah spesifik dari para stakeholder untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Selain itu, dapat untuk menyusun rencana sinergi yang berkelanjutan antar stakeholder untuk mendukung pengembangan perpustakaan,” ucapnya.

Sementara Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI, Drs Suprianto MSi, mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

"Pertemuan SHM di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa," sebut Suprianto. 

Ekosistem pendukung yang diharapkan, kata Suprianto, dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan, dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

"Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain. Saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Kadispersip, Mimi Yuliani Nazir mengakui dalam pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial butuh dukungan dari semua pihak. "Dalam implementasi program nasional ini tidak bisa berjalan sendiri. Butuh support dan dukungan dari OPD, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, perusahaan maupun penggiat literasi," ungkap Mimi.

Lewat SHM ini menurut Mimi akan disatukan persepsi dan tujuan bersama mewujudkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kegiatan ini diharapkan adanya tindak lanjut. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Riau, Sri Mekka mengatakan OPD nya siap berkolaborasi dan memfasilitasi jaringan internet, memfasilitasi kebutuhan zoom, memfasilitasi sarana dalam penyampaian informasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat. (Inf)

Editor : Lestari