Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting Ciptakan Pemilu 2024 yang Kondusif 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting Ciptakan Pemilu 2024 yang Kondusif 
Foto bersama usai silaturahmi tokoh masyarakat dan tokoh agama di Tapung Hilir. (Foto: istimewa)

WARTASULUH.COM, KAMPAR - Tokoh agama dan tokoh masyarakat mempunyai peran sangat strategis dalam menciptakan Pemilu 2024 yang kondusif. Dia kelompok ini berperandalam mendinginkan suasana (cooling system) dan sangat penting dalam mencegah terjadinya perpecahan dalam kontestasi politik menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2024. 

Demikian dikatakan Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Riau yang diwakili AKP Syulwan Nasution selaku Kanit Politik saat melakukan silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Minggu (05/3/2023)

"Pada 2024, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Animo serta kemeriahannya sudah mulai terasa sejak saat ini," ujar AKP Syulwan Nasution.

Namun sayangnya diakui Syulwan hal lain yang terasa adalah menyeruaknya politisasi agama. Politisasi agama bukanlah hal yang elok untuk negara yang beraneka ragam seperti Indonesia. 

Hal tersebut seharusnya bisa dicegah agar tidak menimbulkan perpecahan atau friksi di masyarakat. "Dalam hal ini Polri punya kewajiban mengajak, menyerukan umat beragama agar menjaga kerukunan antar umat dan menciptakan kondusivitas daerah menjelang pemilu 2024 mendatang," tuturnya.

Dijelaskan, pemerintah mengusung Moderasi Beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagaman yang ada. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Moderasi Beragama adalah pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

“Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif,” ujarnya.

Dalam hal ini Polda Riau akan melakukan kegiatan sambang sebagai salah satu upaya Cooling System dalam menyambut Pemilu 2024 di wilayah Riau dan mengantisipasi adanya politisasi agama menjelang Pemilu 2024 serta Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Antisipasi Politisasi Agama menjelang tahun Pemilu 2024.

Ujamg selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menyambut baik silaturahmi dan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Polda Riau dalam upaya menciptakan kondusifitas kamtibmas yang kondusif serta terwujudnya pemilu yang aman, damai dan kondusif. 

Menjelaskan bahwa pemilu sejatinya adalah pesta demokrasi dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Dirinya beserta tokoh lainnya sepakat bahwa demokrasi dalam praktiknya harus menghadirkan kebiasaan dan kebajikan di ranah publik. Ketika budaya demokrasi sudah terbangun secara mapan, maka kemungkinan konflik dan kekerasan yang terkait agama dapat dicegah. Sikap-sikap intoleran, yang disertai kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam politik dan menyangkutpautkan agama harus dihindarkan. Begitu juga dengan sikap beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di Indonesia.

Nilai demokrasi mengakui bahwa perbedaan dan keragaman adalah realitas yang harus diterima dan dirayakan. Karena keragaman akan menghasilkan inovasi dan kreatitas adalah energi positif bagi kemajuan bangsa.

Sikap moderat dalam beragama harus dibangun dan diperkuat mengingat adanya sekelompok masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan/ekstrem, memaksakan kehendak atas tafsir agama disertai semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.

Di akhir pertemuan dilakukan deklarasi dan disepakati bahwa perlunya meningkatkan Penguatan Moderasi Beragama, perlu terus didorong sebagai penguatan diri masyarakat untuk melawan hal negatif dari politisasi agama yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dan diharapkan perbedaan agama dan aliran dapat membuat kekuatan dalam bernegara bukan untuk menjadi perpecahan antar kelompok. (To'at)