Hingga Delapan Bulan ke Depan Riau Berstatus Siaga Karhutla
Akhirnya Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga karhutla hingga delapan bulan ke depan setelah titik api mulai bermunculan.
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau tahun 2021. Status itu dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang.
Status siaga Karhutla tahun 2021 ini ditetapkan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar dalam rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan yang dihadiri oleh bupati/wali kota se-Provinsi Riau secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (15/2/2021).
Status Siaga Karhutla, ungkap Gubri, merujuk kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Provinsi Riau dan situasi terkini.
"Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim status siaga darurat Karhutla di Riau saya tetapkan," katanya.
Gubri menuturkan, sejauh ini Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla, sementara Kabupaten Rokan Hilir masih dalam proses penetapan Status Siaga Darurat Siaga Karhutla.
Dengan adanya eskalasi kebakaran hutan dan lahan serta dua kabupaten/kota telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, maka telah terpenuhi syarat bagi Provinsi Riau untuk menetapkan status Siaga Darurat sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tersebut.
"Di tengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang masih terjadi ini, potensi bencana lain masih mengancam di Provinsi Riau," ujarnya.
Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar yaitu sekitar lebih kurang 54 persen dari total luas Provinsi Riau persen di Pulau Sumatera. Menurutnya, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar jumlahnya untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.
"Bencana karhutla dan kabut asap menimbulkan berbagai dampak baik di Provinsi Riau sendiri maupun di Provinsi/Daerah lain seperti dampak kesehatan berupa timbulnya penyakit ISPA, pneumonia, dampak pendidikan berupa sekolah yang diliburkan, dampak ekonomi dan lainnya," ungkapnya.
Syamsuar menambahkan, pada Tahun 2020 Riau berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau.
Adapun beberapa titik tersebut yaitu, Kabupaten Siak, luas terbakar sebanyak 33 hektar, Kabupaten Bengkalis Luas terbakar sebanyak 17,7 hektar, Kabupaten Rokan Hilir, luas terbakar sebanyak 5 Hektar, dan Kota Dumai, Luas terbakar sebanyak 0,01 hektar.
"Penanganan bencana karhutla membutuhkan sinergitas antara Pemerintah yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Polhut, damkar dan instansi lainnya, kelompok-kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha. Dan hal itu sudah kita buktikan dan harus lebih ditingkatkan," tambahnya.
Ia menerangkan, upaya-upaya yang harus dilakukan mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, informasi dini, patroli, pemadaman dini dan respon cepat apabila ditemukan titik panas dan titik api, penegakkan hukum serta penanganan pelayanan kesehatan apabila ada masyarakat yang terdampak asap.
Menurutnya, upaya pemerintah tapi tidak didukung oleh segenap masyarakat, tidak akan optimal, demikian pula bila dunia usaha juga tidak mendukung. Saat ini baik pemerintah maupun kelompok masyarakat berjibaku melakukan pemadaman.
Gubri menambahkan, dunia usaha juga ikut terlibat melakukan pemadaman baik dari darat bahkan ada juga yang dari udara berupa pengerahan helikopter water bombing, meskipun itu di luar areal konsesinya.
"Saya mengapresiasi tindakan tersebut, dan berharap dapat diikuti oleh kelompok dunia usaha lainnya. Tapi selama belum adanya kesadaran dalam membersihkan atau membuka lahan tanpa bakar di seluruh komponen / stakeholder, maka kasus Karhutla akan selalu muncul dan akan semakin parah di musim kemarau," tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI R Basar Manulang, Forkopimda Riau, serta Kepala OPD terkait. (Lis)
