Ini Solusi agar Perang Hamas-Israel di Gaza Tidak Berlanjut

WARTASULUH.COM- Hamas dan Israel kembali memperpanjang gencatan senjata sementara selama satu hari hingga Kamis (1/12/2023). Solusi permanen pun diperlukan agar perang bisa dihentikan sepenuhnya.

Melansir Reuters, PBB pada Rabu (30/11/2023) menyerukan masyarakat internasional untuk bergerak menuju solusi dua negara terhadap konflik Palestina-Israel, dengan mengatakan Yerusalem harus menjadi ibu kota kedua negara.

"Sudah lama berlalu untuk bergerak dengan tegas dan tidak dapat diubah menuju solusi dua negara, berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional," kata Tatiana Valovaya, Direktur Jenderal kantor PBB di Jenewa, saat menyampaikan pidato yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia menambahkan bahwa hal ini berarti "Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara."

Komentar tersebut bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang diperingati PBB setiap tahunnya. Hal ini menandai persetujuan Majelis Umum PBB atas rencana pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi serta pemerintahan internasional atas Yerusalem.

Seruan terhadap solusi dua negara semakin meningkat setelah serangan terhadap Israel pada 7 Oktober di mana kelompok bersenjata Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Serangan tersebut memicu pengeboman Israel dan serangan darat terhadap Gaza yang dikuasai Hamas yang telah menewaskan lebih dari 15.000 orang.

Perjanjian dua negara akan menciptakan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza berdampingan dengan Israel. Adapun, Israel mengatakan negara Palestina harus didemiliterisasi agar tidak mengancam keamanannya.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur, yang mencakup situs-situs Kota Tua yang disucikan bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen, menjadi ibu kota negara mereka. Israel mengatakan Yerusalem harus tetap menjadi ibu kotanya yang "tak terpisahkan dan abadi".

Ibrahim Khraishi, duta besar Palestina untuk PBB di Jenewa, mengatakan konflik yang terjadi saat ini merupakan peringatan bagi komunitas internasional untuk mendukung solusi dua negara.

"Solusi dua negara sulit dilakukan setelah penyelesaian (Israel) dan penyusutan (wilayah), tapi masih mungkin jika ada kemauan," ujarnya. "Sekaranglah saatnya. Dan ini juga baik bagi Israel. Jika mereka tidak menerima gagasan tersebut, maka akan terlambat bagi mereka, bukan bagi kita."

Sikap RI

Sebelumnya, solusi dua negara juga kerap dilontarkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di forum PBB.

mengangkat ada standar ganda dalam menyikapi masalah Palestina ini. Ia menyerukan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, gencatan senjata permanen, dan solusi dua negara.

"Dan saya akan terus melanjutkan upaya ini dan berdialog dengan sebanyak mungkin negara," kata Retno mendesak negara-negara untuk lebih banyak bersikap adil dan berperikemanusiaan di Palestina.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Retno Marsudi, menegaskan RI tidak akan menormalisasi hubungan dengan Negara Zionis tersebut.

Ini secara resmi menunjukan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel. Indonesia juga melarang pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Tanah Air.

Larangan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam Bab X Hal Khusus poin B nomor 150. Menlu Retno menekennya sendiri.